Presiden Jokowi Dinilai Ingin Perkuat BIN

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Abdul Kadir Karding menegaskan suatu kewajaran jika Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah koordinasi presiden. Menurutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memperkuat BIN. Komparasi data yang baik akan membuat Presiden dapat mengambil kebijakan lebih tepat.

Selain itu, Karding menyatakan, BIN diharapkan dapat membantu Presiden Jokowi dengan memberikan data sekaligus informasi akurat. “Pak Jokowi ingin perkuat BIN. Data dan formula yang disampaikan oleh BIN, bisa jadi pembanding atas masukan-masukan dari lembaga atau kementerian lain sebelum Pak Jokowi mengambil keputusan,” kata Karding, Senin (20/7/2020).

Karding menyatakan institusi intelijen di berbagai negara pun berhubungan langsung dengan kepala negara atau pemerintahan. “Di sebagian besar negara, katakan di Inggris, Joint Intelligence Commitee -nya itu bertanggung jawab kepada perdana menteri. SVR di Rusia juga bertanggung jawab kepada presiden. CIA ke Presiden Amerika Serikat juga,” ungkapnya.

Diketahui, Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) tidak lagi mengoordinasikan BIN. Hal ini mengacu Peraturan Presiden (Perpres) 73/2020 tentang Kemko Polhukam.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden (Perpres) 73/2020, kementerian/lembaga yang dikoordinasikan antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan instansi lain yang dianggap perlu.

“Memang harus dibangun sistem, kelembagaan, dan personel yang kuat agar BIN betul-betul, kemudian menjadi alat negara dalam mendapatkan informasi valid serta formulasi data yang baik. Jadi, memang di mana-mana, sekali lagi, BIN itu penggunanya adalah Presiden,” ucap Karding.

Berita terkait: