Potong Hewan Kurban di DIY Harus Izin Pemda

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DI Yogyakarta, mewajibkan proses pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) selama masa pandemi Covid-19. Jika akan dilakukan secara mandiri, maka harus mengajukan izin dan mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupatan/Kota setempat.

“Persiapan mitigasi resiko Covid-19 pada RPH yang terdiri dari pengaturan kepadatan pekerja, dan jarak minimal 1 meter antarpekerja, penggunaan kipas angin untuk mengurangi potensi penyebaran virus melalui udara dan penyediaan APD seperti masker, faceshield, sarung tangan sekali pakai, apron dan sepatu kerja sudah dilakukan dan jika ada yang mau secara mandiri, juga harus menerapkan aturan yang sama,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, Jumat (24/7/2020).

Tri mengatakan pihaknya juga melakukan edukasi kepada pekerja tentang praktik hidup bersih dan sehat, pembersihan dan disinfeksi peralatan sebelum dan setelah digunakan serta membersihkan diri sebelun kontak dengan orang lain.

Dikatakan, di RPH Giwangan Kota Yogyakarta maupun RPH Kabupaten Bantul tidak melayani permintaan pemotongan daging hewan kurban yang berasal dari luar wilayah karena keterbatasan kapasitas dan petugas.

Diharapkan masyarakat bisa melaksanakan penyembelihan di RPH di masa pandemi, karena lebih higienis. “Akan tetapi, apabila terpaksa melaksanakan penyembelihan sendiri, maka harus memperhatikan protokol kesehatan. Di samping itu, panitia penyelenggara penyembelihan kurban diwajibkan memberi tahu pihak terkait setempat supaya ada pengawasan dalam pelaksanaannya,” ujar Tri.

Berdasar pemantauan di Pasar Hewan Siyono Kabupaten Gunungkidul, lanjutnya, terjadi penurunan penjualan ternak sebesar 20%-30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harga jual ternak sapi Rp 44.000 – Rp 48.000 per kilogram berat hidup.

“Harga sapi ternak relatif terjaga dan tidak terjadi fluktuasi tajam, akan tetapi daya beli masyarakat menurun,” tambahnya.

Presiden RI Joko Widodo membeli sapi seberat 1.037 kilogram jenis PO dari warga Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, seharga Rp 87 juta, yang nantinya akan diserahkan ke Istana Kepresidenan Yogyakarta, Gedung Agung.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sugeng, menyampaikan bahwa, Pemkot sudah menyediakan surat edaran yang antara lain di dalamnya menyatakan bahwa, penyelanggaraan penjualan hewan kurban diimbau harus melakukan izin ke kecamatan.

“Masyarakat diperbolehkan melaksanakan penyembelihan di lokasi masing-masing, namun harus dengan izin wali kota/bupati. Panitia penyelengara dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban hendaknya melampirkan susunan kepanitiaan dan seluk beluknya,” tukas Sugeng.

 

Berita terkait: