Polri Yakini Red Notice Djoko Tjandra Otomatis Dihapus Sistem

 

Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan duduk perkara hilangnya nama Joko Soegianto Tjandra dari Red Notice Interpol pada 2014. Menurut Argo hilangnya nama buron yang kini membuat skandal di Polri itu karena otomatis delete by sistem . Ia mengklaim tidak ada tangan kotor yang menyebabkan hal itu.

“ Djoko S Tjandra buronan 2009 sehingga 2014 itu delete by system. ( Berdasar) Rules of data, article 51 delete automaticly, lalu article 68 file ( red notice sesuai aturan Interpol) ini ada batas waktunya, 5 tahun,” kata Argo di Mabes Polri Jumat (17/7/2020).

Menuruti Argo pada 2009 kejagung memang mengajukan penangkapan Joko ke NCB Interpol. Ada surat penangkapan, ada data perlintasan, sidik jari, dan gelar perkara di Bareskrim.

“Kemudian setelah itu Interpol Indonesia mengajukan red notice ke (Interpol Pusat di Prancis). Interpol pusat lalu menyebarkan ke semua anggota,” urai Argo.

Ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan red notice . Seperti surat penangkapan (arrest warrant) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

“(Terhapus pada 2009). Analisis ada batas waktunya lima tahun. Delete by system . Kemudian tahun 2015 ada isu Djoko Tjandra keluar ia muncul di PNG,” inbuh Argo.

Melihat itu, masih kata Argo, pada 2015 Kadivhubinter Polro mengeluarkan surat ke dirjen imigrasi. Polri meminta bantuan imigrasi memasukkan nama Djoko Tjandra ke Imograsi dan melakukan tindakan pengamanan bila terdeteksi.

“Kenapa kirim surat ke imigrasi karena sudah terhapus by sistem Interpol Pusat. (Supaya cepat) Ini untuk memasukkan di imigrasi,” tambahnya.

Makanya surat Ses NCB Interpol Brigjen Nugroho Wibowo ke ditjen imigrasi pada 5 Mei 2020 tidak menunjukan Wibowo main mata dengan Djoko Tjandra . Ia hanya menyampaikan bahwa red notice sudah terhapus.

“Jadi (Wibowo) bukan menghapus tapi ia menyampaikan sudah terhapus, dihapus sistem karena ada batas waktu. Karena ada delete by sistem . Itu saja,” tegas Argo.

Tapi mengapa bila pada 2014 dihapus sistem red notice Joko tidak diajukan lagi? “Nanti saya tanyakan lagi, prosesnya bagaimana,” jawab Argo.

Meski begitu Nugroho tetap diperksa soal etik dan disiplin oleh propam. Sebab seharusnya Nugroho melaporkan hal ini ke pimpinan tapi itu tidak dilaporkan.

“Ada suatu kesalahan administrasi yang tidak dilalui. Etik dan disiplin juga ada sanksi,” tambahnya.

 

Berita terkait: