Politisi PPP: BIN adalah Mata dan Telinga Presiden

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Syaifullah Tamliha mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 73/2020 tentang Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Diketahui melalui Perpres itu, Kemko Polhukam tidak lagi mengoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Menurut UU 17/2011 tentang Intelijen Negara, rohnya BIN adalah mata dan telinga presiden selama 24 jam sehari. Kita harus dukung Perpres itu. Sudah tepat,” kata Tamliha, Senin (20/7/2020).

Tamliha menuturkan posisi TNI tentu berbeda dengan BIN. Karena itu, menurut Tamliha, TNI masih di bawah koordinasi Kemko Polhukam.

“Seperti halnya kepala BIN, panglima TNI juga dipilih atas usulan presiden dan mesti mendapat persetujuan DPR. Namun, UU tentang TNI menyebutkan bahwa anggaran TNI melalui Kementerian Pertahanan, sehingga masih relevan koordinasi dengan Kemko Polhukam,” ujar Tamliha.

Berita terkait: