Polemik Konser Kampanye Pilkada Serentak 2020 di Tengah Wabah

Belum beres masalah banyaknya bakal calon kepala daerah di pertarungan Pilkada Serentak 2020 yang terinfeksi Covid-19. Kini, muncul polemik baru.

Adalah, diizinkannya konser musik saat masa kampanye nanti. Padahal, seperti diketahui pesta demokrasi kali ini digelar di tengah keprihatinan Indonesia bahkan dunia melawan serangan virus Sars-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang pakem yang ada pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

“Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Jakarta , dilansir Antara, Rabu (16/5).

Oleh karena itu, KPU tetap mengizinkan bentuk-bentuk kampanye yang diatur dalam undang-undang pemilu. Namun, harus ada penyesuaian dengan situasi pandemi yang terjadi saat ini.

“Boleh konser, rapat umum, bazar dengan catatan menyesuaikan dengan regulasi protokol kesehatan dan tentu telah disepakati dalam rapat koordinasi stakeholder,” katanya.

Pada realisasinya nanti, model kampanye tersebut, kata dia, frekuensinya diatur dibatasi. Hal itu juga merujuk pada kondisi daerah tempat menyelenggarakan pilkada.

Satgas Covid-19 Tegaskan Konser Musik Dilarang!

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan bahwa kegiatan apapun, termasuk konser musik dalam tahapan kampanye dilarang dan tak akan diberi izin, karena berpotensi penularan Covid-19.

“Acara yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi terjadi penularan tidak boleh dilakukan,” kata Wiku saat dihubungi pada Rabu (16/9).

Walaupun hal itu telah tertuang dalam Peraturan KPU pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2020 terkait kegiatan kampanye Pilkada Serentak 2020. Ia menyampaikan, bahwa pihaknya tetap tak akan berikan izin kegiatan tersebut, disaat Pandemi Covid-19 masih merebak.

“Kita pegang prinsip ini untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

UU yang ada Atur Pelaksanaan Pilkada dalam Situasi Normal

Menanggapi polemik itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan Undang-Undang yang menjadi pakem KPU adalah mengatur pelaksanaan Pilkada saat situasi normal, tanpa wabah Covid-19.

“UU Pilkada yang kita gunakan sekarang masih mengatur pilkada dalam situasi yang normal. Sehingga teknis penyelenggaraannya pun seperti tahapan dan metode kampanye yang diatur masih dalam situasi normal, dan dalam situasi normal kampanye tatap muka/rapat umum dengan mengadakan kegiatan seperti konser diperbolehkan,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.

KPU memang tidak bisa menghapus ketentuan kampanye umum seperti sudah diatur dalam undang-undang. Namun, dia mengungkapkan, KPU bisa membuat peraturan turunan yang lebih progresif. Salah satunya mengatur kegiatan apa yang boleh atau dilarang. Misalnya larangan konser dalam kampanye tatap muka.

“Seharusnya KPU bisa membuat jenis-jenis kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam kampanye tatap muka/rapat umum,” terangnya.

KPU seharusnya melarang hal tersebut. Sebab, konser ini berpotensi menarik perhatian massa sehingga bisa membuat klaster penyebaran Covid-19.

“Bentuk kampanye seperti konser pasti akan menarik perhatian warga untuk hadir, kalau ada kerumunan massa tentu akan bisa menjadi media penularan covid-19,” ungkap Khoirunnisa.

[rhm]

Baca Selanjutnya: Satgas Covid-19 Tegaskan Konser Musik…

Halaman

  • 1
  • 2
  • 3