PKS Kritik Penunjukkan Luhut untuk Tekan Penyebaran COVID-19

Jakarta, – Ketua Tim COVID-19 Fraksi DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengkritisi Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran COVID-19 di 9 provinsi prioritas.

Menurut Netty, pemerintah memang harus cepat tanggap merespons perkembangan pandemik di sembilan provinsi tersebut, namun setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.

“Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemik ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya,” ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Kamis (17/09/2020).

1. Penunjukkan Luhut mengundang tanya

PKS Kritik Penunjukkan Luhut untuk Tekan Penyebaran COVID-19Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 28 Februari 2020. /Teatrika Handiko Putri

Netty mengatakan, meski pun penunjukan itu menjadi hak prerogatif Presiden, namun dapat mengundang pertanyaan publik.

“Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?,” kata Netty.

Baca Juga: Luhut Ditunjuk Presiden Turunkan Kasus COVID-19 di 9 Provinsi

2. Terlalu banyak kepala dalam penanganan COVID-19

PKS Kritik Penunjukkan Luhut untuk Tekan Penyebaran COVID-19Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. /Debbie Sutrisno

Menurut Netty, persoalan sektor kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Lonjakan kasus per 16 September tembus rekor baru 3.963 orang.

Lanjutkan membaca artikel di bawah Editor’s picks

  • Syekh Ali Jaber Ditusuk, UU Perlindungan Tokoh Agama Belum Jelas?
  • Ini Jam Operasional KRL, MRT, LRT, dan TransJakarta saat PSBB
  • Viral Balap Lari Liar Malam Hari, Polisi Ancam Hukuman Pidananya

“Masih minimnya dukungan dan perlindungan terhadap nakes, kekurangan APD, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat dan bahan tes, laboratorium, dan upaya pengembangan vaksin. Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis,” katanya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemik memang ditangani dengan baik, keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukkan personal penanggungjawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk.

“Saya menunggu gereget pemerintah,” ujarnya.

3. Luhut ditunjuk Jokowi untuk menekan kasus COVID-19

PKS Kritik Penunjukkan Luhut untuk Tekan Penyebaran COVID-19Presiden Jokowi membagikan Banpres Produktif di Yogyakarta, Jumat (28/8/2020) (Dok.Biro Pers Kepresidenan)

Sebelumnya diberitakan , Presiden Joko “Jokowi” Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menurunkan kasus COVID-19 di 9 provinsi dalam waktu dua pekan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, Jokowi memilih Luhut karena ia merupakan salah menteri yang dipercaya orang nomor satu di Indonesia itu.

“Presiden percaya kepada Beliau karena selama ini Beliau mampu mengekseskusi apa pun yang diminta oleh presiden. Jadi kepercayaan itu diberikan kepada Pak Luhut,” kata Donny saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Menurut Donny, selama ini Luhut memang dipercaya Jokowi karena mampu mengeksekusi setiap tugas yang diberikan kepadanya. Karena itu, Jokowi juga percaya pada Luhut bahwa ia bisa menurunkan kasus COVID-19 di 9 provinsi dalam waktu dua pekan.

“Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di 9 provinsi,” tutur dia.

Baca Juga: Alasan Jokowi Tunjuk Luhut untuk Turunkan Kasus COVID-19 di 9 Provinsi