Pimpin Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, Airlangga Tancap Gas

– Menko Perekomian Airlangga Hartarto langsung tancap gas setelah dipercaya memimpin Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sehari setelah Perpres 82/2020 tentang pembentukan Komite diteken Presiden Joko Widodo, pada Selasa (21/7/2020), Airlangga menggelar rapat perdana.

Pada pertemuan perdana tersebut, Airlangga membahas pelaksanaan tugas Komite, perkembangan kasus Covid-19, pengembangan vaksin Covid-19, hingga percepatan penanganan dampak Covid-19 dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

“Tim yang ditetapkan berdasarkan Perpres 82/2020 ini bertugas merumuskan sejumlah kebijakan, serta memantau dengan seksama perkembangan penanganan Covid-19 dan perekonomian nasional,” ujarnya dalam keterangan kepada pers seusai pertemuan.

“Dalam rapat pertama tadi, kami juga membahas anggaran pemerintah yang nanti akan dibahas oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, terkait dengan program multiyears ,” jelasnya.

Mengenai rencana pengembangan vaksin di Indonesia, Menko Airlangga menjelaskan, program penelitian dan pengembangan serta perizinan vaksin akan dibahas dalam beberapa rapat mendatang.

Sedangkan dari sisi penanganan Covid-19, dia mengungkapkan, beberapa strategi utama yang akan ditempuh, salah satunya peningkatan tes, lacak-kontak dan isolasi (TLI). Kemudian dengan melakukan komunikasi publik yang efektif dan teru-menerus dalam rangka peningkatan disiplin dan perubahan perilaku masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Komite juga merencanakan program kerja sama pembuatan serta pendistribusian vaksin dan obat-obatan pembentuk antibodi dan daya tahan tubuh. “Pemerintah terus mendorong bahwa kunci utama dari pandemi Covid-19 ini terkait, baik itu vaksin, ketersediaan obat-obatan ataupun antibodi. Di samping itu kesiapan industri farmasi dan juga industri kesehatan,” lanjutnya.

Komite juga mencermati perkembangan kasus Covid-19. Menurut data, tercatat ada 8 provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 tinggi yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember 2020. “Kita akan fokus mempercepat penurunan kasus di delapan provinsi tersebut, termasuk dengan sosialisasi yang masif,” ujarnya.

Airlangga juga mengungkapkan, keberadaan Satgas yang juga diatur dalam Perpres 82/2020, memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang mengikat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Satgas juga berwenang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Satgas dimaksud adalah Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Di level daerah, gubernur dan bupati/wali kota, lanjut Airlangga juga membentuk Satgas Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Penanganan Covid-19 di daerah pun dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

“Dengan tim terpadu ini, perencanaan dan eksekusi program-program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan. Keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama dan terkoordinasi secara maksimal,” tegasnya.

Pemulihan Ekonomi
Sementara dari sisi pemulihan ekonomi, Airlangga mengungkapkan, kebijakan utama pemerintah antara lain melanjutkan stimulus fiskal 2020 dan stimulus fiskal 2021, baik kementerian, lembaga, maupun pemda.

“Kita melihat stimulus fiskal yang ada akan terus kita monitor agar sampai akhir tahun ini belanja negara yang masih di atas Rp 1.000 triliun itu bisa direalisasikan dalam 6 bulan baik melalui kementerian dan lembaga, maupun non-kementerian dan lembaga, serta pemda,” jelasnya.

Prioritas juga diarahkan pada sektor-sektor yang memberi dampak berganda yang tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan maupun terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja kesehatan pun tetap menjadi prioritas. Selain itu, dengan program restrukturisasi UMKM dan korporasi yang diikuti pemberian kredit modal kerja dari perbankan nasional.

Di dalam Perpres 82/2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu enam wakil ketua, yang terdiri dari tiga menko bersama menkeu, mendagri, dan menkes. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana yang bertugas mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan strategis.

Berita terkait: