PHRI Minta Skema Pemungutan Royalti Lagu Didetailkan

– Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Salah satu ketentuan dalam PP tersebut yakni kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Royalti lagu dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

BACA JUGA

Diminta Bayar Royalti Lagu, Ini Harapan Pengusaha Bioskop

Bentuk layanan publik bersifat komersial yang harus membayar royalti yaitu seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyampaikan, kewajiban pembayaran royalti atas pemutaran lagu atau musik sebetulnya bukan hal baru. Asosiasi sudah melakukan pembayaran sejak tahun 2016 yang tertuang dalam kesepakatan dengan LMKN. Namun di aturan yang baru ini, ada banyak hal yang masih menjadi pertanyaan PHRI.

“Dulu di aturan sebelumnya tidak disebutkan siapa saja yang wajib (bayar royalti lagu). Nah sekarang disebutkan seperti hotel, fasilitas kamar, dan seterusnya, ini kan jadi rancu. Contohnya, di dalam kamar hotel kan ada televisi. Kalau di kesepakatan yang dulu tidak dihitung-hitung fasilitas kamar dan segala macam, karena di dalam kamar itu ada TV yang sudah kita bayar ke provider. Apakah dipungutnya sampai berkali-kali? Dan juga hotel itu kan hanya menyiapkan perangkatnya, tidak menunjukkan ke lagu apa. Jadi, harus dijabarkan, jangan sampai kita hanya menyediakan device saja tetapi disuruh bayar, padahal kita tidak memutarkan lagu apa-apa dan tidak pernah tahu lagu apa yang diputar tamu,” kata Maulana Yusran saat dihubungi Rabu (7/4/2021).

BACA JUGA

Jokowi Teken PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

Selain itu, penggunaan lagu atau musik di hotel atau restoran selama ini juga hanya sebagai backsound , bukan menjadi substansi bisnis. Beda halnya dengan usaha yang benar-benar mengambil nilai komersial dari lagu atau musik, seperti tempat-tempat karaoke.

“Jadi, harus dibedakan mana yang memiliki nilai komersial atau hanya sebagai mood , itu harus dilihat. Apalagi selama ini banyak yang menggunakan musik-musik daerah untuk membangkitkan suasana dan tradisi. Kalau semuanya harus berbayar untuk mengangkat mood, pasti suatu saat tradisi itu akan hilang. Prinsipnya, royaltinya oke, tetapi pola dalam pemungutannya harus detail,” kata Yusran.

Berita terkait: