Permohonan

Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabulkan permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan pendiri PT Dua Putra Perkasa dan pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Hal ini disampaikan Jaksa saat membacakan surat tuntutan terhadap Suharjito yang didakwa menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Jaksa menilai, setelah dilakukan kajian dan pertimbangan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, Suharjito telah berterus terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan serta bersedia membuka keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Untuk itu, Jaksa menilai Suharjito memenuhi syarat yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 untuk menyandang status saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum sebagaimana surat permohonan JC yang diajukannya kepada Pimpinan KPK pada 13 Januari 2021.

BACA JUGA

Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator Djoko Tjandra

“Kami berpendapat bahwa karena Terdakwa telah berterus terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan serta bersedia membuka keterlibatan pihak lain di dalam perkara ini, maka permohonan Terdakwa dapat dikabulkan,” kata Jaksa saat membacakan surat tuntutan terhadap Suharjito.

Meski demikian, Jaksa menyatakan, pemberian Surat Ketetapan KPK sebagai Justice Collaborator akan diberikan setelah Suharjito memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa lainnya.

“Namun demikian, pemberian Surat Ketetapan KPK sebagai Justice Collaborator akan diberikan setelah Terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa lainnya,” katanya.

BACA JUGA

Penyuap Edhy Prabowo Minta KPK Jerat Eksportir Benur Lainnya

Diketahui, Jaksa menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Suhajito. Jaksa Penuntut meyakini Suharjito terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan suap senilai total Rp 2,1 miliar yang terdiri dari USD 103.000 ribu atau sekitar Rp1,44 miliar dan Rp 706,05 juta kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy secara bertahap melalui sejumlah orang itu bertujuan agar Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan memercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020.

Berita terkait: