Perhitungan Uang Pesangon Bagi Korban PHK dalam UU Cipta Kerja

Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pemerintah melalui PP tersebut merinci besaran pesangon yang akan diterima tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini tertuang dalam BAB V Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 mengenai Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,” demikian bunyi Pasal 40 seperti dikutip pada Senin (22/2).

PHK dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti disebabkan penggabungan usaha, efisiensi, dan penutupan perusahaan karena keadaan terpaksa. Hal ini mempengaruhi besaran uang uang pesangon yang diterima.

Misalnya, PHK yang dilakukan dengan alasan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan, dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar satu kali, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 tersebut.

Begitu pula ketentuan untuk PHK karena alasan pengambilalihan perusahaan.

Selain itu, dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa PHK karena alasan perusahan tutup karena keadaan memaksa (force majeure), maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40.

Berikut ketentuan uang pesangon tersebut:

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah
b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah
e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah
f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah
g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah
h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah
i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 sembilan bulan upah

Mengenai uang penghargaan masa kerja, ketentuannya sebagai berikut:

a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah
b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah
c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah
d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah
e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah
f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah
g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan Upah

Sementara uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja
c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Begini Formulasi Penetapan UMP dan UMK dalam UU Cipta Kerja
Begini Perhitungan Upah per Jam dalam Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Aturan Turunan UU Cipta Kerja Terbit, ini Hak yang Diatur untuk Pegawai Kontrak
Kemenag: UU Ciptaker dan PP 39 Dorong Pelaku Usaha Produk Halal Tumbuh

Berita terkait: