Perencanaan Tata Ruang Kurangi Dampak Buruk Bencana

Perencanaan tata ruang berbasis analisis kebencanaan harus dibuat sebagai upaya mitigasi bencana . Buruknya penataan ruang, hanya akan memperburuk kondisi bencana.

Peneliti Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Iwan Ridwansyah mengatakan,
bencana hidroklimatologi tidak hanya mengakibatkan banjir tetapi juga mengakibatkan banjir bandang seperti yang terjadi Kalimantan Selatan dan Gunung Mas Puncak.

Bencana hidroklimatologi juga menyebabkan tanah longsor dan cuaca buruk lainnya. Untuk mengurangi dampak bencana ini di masa depan, perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang berada di wilayah potensi bencana yang tinggi selayaknya di kaji ulang berdasarkan analisis ilmiah berbasis kebencanaan.

“Salah satu contohnya dengan simulasi model hidrologi dan hidrodinamika untuk melihat dampak dari rencana tata ruang suatu kota/kabupaten terhadap kejadian bencana-bencana tersebut di atas,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

BACA JUGA

Jokowi Sebut Curah Hujan Tinggi Sebabkan Banjir di Kalimantan Selatan

Ia mencontohkan, pada wilayah hulu berapa persen tutupan hutan yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan air yang lestari dan idak menimbulkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Kemudian di wilayah bawahnya rencana lahan budidaya apa yang tidak menimbulkan bencana hidromateorologi, erosi dan sedimentasi terjaga.

Simulasi ini juga bisa dilengkapi dengan proyeksi iklim masa depan. Karena itu, diperlukan pengkajian para peneliti untuk memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dalam merencanakan tata ruangnya dimasa yang akan datang, sehingga bencana-bencana tersebut bisa dihindari

Selain itu perlu dibangun sistem kelembagaan dalam pegelolaan daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, DAS harus dijadikan sebagai pertimbangan oleh semua sektor dan antar wilayah dari hulu sampai hilir. Semua pihak harus
punya komitmen yang kuat dalam implementasi perbaikan kerusakan DAS.

Perbaikan DAS yang mengakibatkan banjir tersebut, perlu dirancang lebih detail. Artinya bagian DAS mana yang paling berperan, tentunya dengan data yang lebih detail bisa direncanakan perbaikan tersebut.

BACA JUGA

Gubernur Minta Kabupaten/Kota di Sumut Siapkan Mitigasi Bencana

“Apabila karena alih fungsi hutan mulai dengan reboisasi. Kalau sudah menjadi lahan budidaya, bisa dengan teknik konservasi baik sipil maupun vegetatif,” ungkapnya.

Atau lanjutnya, jika simulasi model menunjukan dibutuhkan waduk penampung untuk menyimpan air sebelum mengalir ke wilayah pemukiman bisa juga dibuat. Selain itu juga bisa digunakan dalam penanggulangan banjir.

Akan tetapi pada kondisi hujan ekstrem yang memang tinggi, tentunya metode di atas hanya bisa mengurangi dampaknya. Banjir mungkin tetap terjadi tetapi tidak separah saat ini.

Masyarakat juga perlu dibekali dengan informasi yang lebih akurat akan terjadinya kejadian banjir, bisa dengan sistem peringatan dini ( early warning system ) yang akan memberi info ke pada masyarakat sebelum kejadian bencana akan terjadi, sehingga bisa lebih siap dalam menghadapinya.

BACA JUGA

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem

Terkait banjir di Kalimantan Selatan yang merendam 10 kabupaten/kota, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Karliansyah mengatakan, daerah lokasi banjir di daerah aliran sungai (DAS) Barito di Kalimantan Selatan memiliki kondisi infrastruktur ekologis yang tidak lagi memadai.

“Lokasi banjir berada di sepanjang alur DAS Barito dari evaluasi yang ada kondisi infrastruktur ekologisnya yaitu jasa lingkungan pengatur air, sudah tidak memadai,” katanya.

Kondisi tersebut lanjutnya, membuat daerah yang dimaksud tidak mampu lagi menampung aliran air masuk. DAS Barito di Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki luas 1,8 juta hektare (ha) dari total 6,2 juta ha luasnya, dengan mayoritas penduduk tinggal di wilayah tersebut.

Data KLHK per 2019 memperlihatkan bahwa daerah luas hutan di area itu adalah seluas 18,2 persen dari wilayah DAS Barito Kalsel. Sisa luasannya didominasi pertanian lahan kering sebesar 21,4 persen, sawah 17,8 persen dan perkebunan sebesar 13 persen.

Selain itu, KLHK juga mencatat penurunan luas hutan alam sejak 1990 sampai dengan 2019 sebesar 62,8 persen, dengan penurunan luas hutan terbesar terjadi pada periode 1990 sampai 2000.

Luas hutan pada 1990 di daerah itu adalah 803.104 ha sedangkan di 2019 tinggal tersisa 333.149 ha. Sementara itu luasan kawasan nonhutan pada 1990 tercatat mencapai 1.025.542 ha yang kemudian bertambah menjadi 1.495.497 ha pada 2019.

Namun, Karliansyah menambahkan, terdapat faktor lain penyebab banjir besar di Kalsel adalah anomali cuaca di daerah tersebut. Tercatat curah hujan mencapai 461 milimeter (mm) pada 9-13 Januari 2021. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata curah hujan bulanan yang hanya mencapai 394 mm di wilayah itu pada Januari 2020.

Hal itu membuat 2,08 miliar meter kubik (m3) volume air masuk ke DAS Barito di Kalsel, dengan kapasitas normal sungai hanya mencapai sebesar 238 juta m3.

Akibatnya sistem drainase tidak mampu mengalirkan air dengan volume yang besar dengan daerah banjir berada di pertemuan dua anak sungai. Selain itu, daerah itu juga merupakan wilayah datar dan elevasi rendah sehingga menjadi daerah akumulasi air dengan tingkat drainase rendah.

Karliansyah juga meyebut adanya perbedaan tinggi hulu dan hilir yang sangat besar. Hal ini membuat suplai air dari hulu yang memiliki volume besar berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir.

Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK Saparis Soedarjoto mengungkapkan, lokasi banjir Kalsel adalah profil wilayah yang membuat air tidak bisa mengalir dengan baik. “Karena relatif datar, artinya tidak mudah teraruskan,” ucapnya.

KLHK, tambahnya, berusaha melakukan rehabilitasi lahan kritis yang ada di kawasan tersebut. Namun curah hujan di atas normal memang menjadi faktor utama penyebab banjir saat ini.

Berita terkait: