Perbaikan Data Penerima Bansos, Mensos Risma Kembali Datangi KPK

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/4/2021). Mantan Wali Kota Surabaya itu beraudiensi dengan pimpinan KPK dan Kedeputian Pencegahan KPK mengenai perkembangan perbaikan data penerima bantuan sosial (Bansos).

“KPK menerima audiensi Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait perkembangan perbaikan data penerima Bansos yang saat ini sedang dilakukan oleh Kemsos sesuai rekomendasi berdasarkan kajian KPK, bertempat di Gedung Merah Putih, Jumat, 30 April 2021,” kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi.

Dikatakan Ipi, kehadiran Risma diterima oleh dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar didampingi Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan berserta jajaran pada Direktorat Monitoring dan Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.

BACA JUGA

Mensos Santuni Ahli Waris Awak KRI 402 Nanggala

“Informasi lengkap agenda dan bahasan dalam audiensi, akan disampaikan kepada rekan-rekan setelah pertemuan,” katanya.

Sejak dilantik sebagai Mensos, Risma menaruh perhatian pada perbaikan data penerima Bansos dan perbaikan tata kelola Bansos. Salah satunya dengan beraudiensi dengan pimpinan KPK dan jajarannya pada 11 Januari 2021 lalu. Saat itu, Risma berkoordinasi mengenai rekomendasi KPK terkait hasil kajian pengelolaan bansos yang telah disampaikan pada 3 Desember 2020 lalu.

Dalam kajian yang dilakukan, KPK masih menemukan sejumlah persoalan, terutama terkait akurasi data penerima bansos baik dalam hal kualitas data, transparansi, hingga pemutakhiran. KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak padam dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK. Tak hanya itu, KPK juga menemukan data penerima bantuan regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak merujuk pada DTKS. Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal.

KPK juga menemukan tumpang tindih penerima bansos. Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemsos, masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT. Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa.

BACA JUGA

Tidak Ajukan Eksepsi, Eks Mensos ingin Sidang Cepat Selesai

Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos. KPK juga merekomendasikan Kemsos untuk memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data. Sementara, terkait upaya perbaikan sistem administrasi dalam penyelenggaraan bansos, tahun ini KPK juga akan melanjutkan kajian terkait Bansos.

Berita terkait: