Penyertaan Modal Daerah Paling Banyak Dipangkas di APBD-P DKI 2020

APBD Perubahan (APBD-P) DKI 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar 31,04 persen dari semula Rp87,9 triliun menjadi Rp60,6 triliun. Kondisi itu disebabkan kondisi pandemi Covid-19.

Mengatasi kondisi tersebut, Pemprov dan DPRD DKI bersepakat memangkas anggaran tahun ini. Salah satunya dari pos penyertaan modal daerah (PMD).

“Kesepakatan bahwa dipotong di sini, dipotong di sana, yang banyak dipotong kan PMD dari DKI, banyak dipangkas,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, Selasa (27/10).

Politikus PKS itu menuturkan, besaran pemangkasan anggaran yang dilakukan nilainya berbeda-beda. Tetapi Aziz memastikan, tidak ada pemangkasan anggaran untuk program yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas.

Misalnya untuk anggaran penanganan banjir tidak terlalu banyak dipangkas. Sebab penanganan banjir sangat penting dan berdampak pada masyarakat.

Begitu juga sebaliknya, menurut Aziz program yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat akan dipotong dengan persentase cukup besar.

Aziz memaklumi pemangkasan anggaran untuk APBD-P 2020. Apalagi, pajak atau pendapatan daerah saat ini tidak bisa menutupi kebutuhan program-program yang seharusnya dikerjakan tahun ini.

“Karena ada pandemi ini kita melakukan efisiensi dan juga pemotongan anggaran dan sebaginya. Karena realistis lah, pajak kita yang kita collect belum cukup untuk memenuhi itu semua,” tuturnya.

Berita terkait: