Penunjukan Langsung Vendor Saat Pandemi Disebut Jadi Kewenangan PPK

Ahli Hukum dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa dari Universitas Trisakti Anna Maria Tri Anggraini menyatakan, dalam keadaan darurat seperti pandemi Covid-19 , pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung terhadap vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal ini agar barang tersebut bisa diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kewenangan untuk menunjuk langsung vendor berada di tangan pejabat pembuat komitmen (PPK). Hal ini disampaikan Anna saat menjadi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan terdakwa konsultan hukum dan pengusaha Hari van Sidabukke di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

“PPK dalam hal ini mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan seseorang menjadi vendor (pengadaan barang dan jasa),” kata Anna dalam persidangan tersebut.

BACA JUGA

Saksi Cenderung Pilih Bansos Sembako ketimbang Bansos Tunai

Dalam kasus dugaan suap Bansos Covid-19, PPK pengadaan barang/jasa bansos sembako dalam rangka penanganan Covid-19 di Kemsos Tahun 2020 dijabat oleh Matheus Joko Santoso yang dalam waktu dekat akan mulai menjalani proses persidangan.

Anna mengatakan, dalam keadaan darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini, PPK bisa menggunakan diskresi atau kewenangannya untuk menunjuk secara langsung vendor pengadaan barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan agar barang-barang seperti sembako bisa disediakan dalam waktu yang cepat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi di tengah pandemi Covid-19.

“Dalam keadaan darurat, PPK akan mengusahakan segala cara untuk memilih atau menentukan seorang vendor yang mempunyai kemampuan sehingga tujuan pengadaan barang dalam bentuk sembako dapat terlaksana agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” katanya.

BACA JUGA

Direktur Hamonangan Sude Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemsos

Meski demikian, Anna menekankan, PPK perlu mempertimbangkan sejumlah aspek dari vendor dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan barang. Aspek itu di antaranya, kemampuan dasar seperti permodalan, pengalaman seperti apakah pernah atau sedang mengerjakan pengadaan barang sejenis di kementerian atau lembaga lain dan memenuhi kualifikasi, yakni kualifikasi administrasi, kualifikasi teknik dan kualifikasi harga.

“Ukuran yang dipakai PPK secara umum adalah kemampuan dasar, ini terkait dengan aspek permodalan dan kedua biasanya dicarikan bahwa dia sudah berpengalaman untuk pengadaan barang sejenis,” katanya.

Sebelumnya, Dion Pongkor, kuasa hukum mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menduga Matheus berbohong soal pungutan fee untuk bantuan sosial (bansos) Covid-19. Hal ini lantaran, keterangan Matheus mengenai besaran pungutan fee bansos berbeda dengan keterangan sejumlah saksi dalam sidang perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan terdakwa konsultan hukum Harry van Sidabuke dan Direktur PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja yang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.

BACA JUGA

Saksi Akui Pembayaran Paket Bansos Tertahan Jika Tidak Bayar Fee

Selain itu, Dion juga menduga bahwa MJS “bermain” untuk menentukan pungutan fee dari setiap paket bansos untuk kepentingan pribadinya, tanpa sepengetahuan Juliari yang waktu itu adalah atasannya. MJS, kata Dion, patut diduga menipu para vendor soal pungutan fee setiap paket bansos dengan menyebutkan bahwa pungutan fee tersebut merupakan arahan dari Juliari.

“MJS (Matheus Joko Santoso) ini memungut fee bansos itu sebenarnya adalah permainan dia sendiri, tetapi karena sekarang sedang masalah hukum, tinggal dia melemparkan ke atas. Apalagi, ada keterangan saksi lain dalam kasus bansos ini yang menyatakan kalau vendor tidak memenuhi (pungutan fee yang diminta MJS), MJS tidak akan mengeluarkan pembayaran. Kewenangan pembayaran itu kan, ada sama PPK (pejabat pembuat komitmen),” kata Dion dalam keterangannya Rabu (31/3/2021).

Diketahui, Jaksa Penuntut KPK mendakwa konsultan hukum Harry van Sidabuke dan Direktur PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja telah menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan dua Pejabat Pembuat Komitmen Kemsos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Harry didakwa menyuap sebesar Rp 1,28 miliar, sedangkan Ardian didakwa memberi suap sejumlah Rp 1,95 miliar. Suap itu diberikan terkait penunjukan kedua terdakwa sebagai penyedia bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada Kemsos tahun 2020.

Berita terkait: