Pentingnya

Menurut Peneliti Balitbang Hukum dan HAM Tony Yuri Rahmanto, data mining dan profiling dapat membantu pengawasan keimigrasian dalam penanggulangan terorisme.

Penanggulangan terorisme dapat dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data profil terduga teroris. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dapat menerapkan teknologi big data untuk memahami perilaku terduga terorisme dan melakukan langkah antisipasi.

Tony mengatakan, Ditjen Imigrasi memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, kegiatan intelijen keimigrasian dan pemeriksaan perbatasan yang sangat berkaitan dengan potensi keluar-masuknya terduga teroris.

Untuk memaksimalkan fungsi tersebut, Ditjen Imigrasi dapat mengoptimalkan mekanisme data mining dan profiling bekerja sama dengan BNPT dan instansi terkait.

” Profiling dilakukan dengan cara mengumpulkan data terkait terduga teroris dan aktivitas terorisme di Indonesia. Selanjutnya, dilakukan kegiatan data mining dimana data yang terkumpul dianalisis untuk dibaca pola perilakunya,” kata Tony dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/9/2020).

Nantinya, akan dihasilkan analisis terhadap tingkat risiko seorang individu ( risk profile ) berdasarkan indikator risiko tertentu.

” Risk profile dapat dikumpulkan kembali ke dalam sistem agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh unsur pelaksana tugas keimigrasian untuk melakukan pencekalan,” tambah Tony.

Pelaksanaan data mining dan profiling , lanjutnya, harus memerhatikan tujuh hal berikut.

Pertama , otorisasi legal dimana kewenangan untuk melakukan data mining harus didasarkan pada regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu.

Kedua , kendali akses dan otentifikasi pengguna harus diperhatikan guna mencegah penyalahgunaan informasi.

Ketiga , ada proses berbasis aturan yang dibentuk di dalam queries pencarian data serta terkait dengan data labeling .

Keempat , anonimitas dan pengungkapan selektif menjadi penting dalam hal pelindungan terhadap informasi dan data pribadi.

Kelima , fungsi audit menyeluruh yang dapat melacak jejak pencarian yang dilakukan serta investigasi terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.

Keenam , perlu disusun strategi mengatasi false positives atau salah sasaran.

Terakhir , harus ada langkah pertanggungjawaban melalui pengawasan.

Tony mengatakan, Indonesia telah memulai langkah ini meski baru sampai di tahap penyimpanan data dan belum ke tahap analisis. Proses pengumpulan dan penyimpanan data dilakukan lewat cara konvensional yang meliputi proses verifikasi dokumen, wawancara, dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

“Ke depan perlu ada sistem dataveillance yang mampu mengumpulkan data dari berbagai sumber data serta menyajikan data yang bersifat prediktif,” ungkap Tony.

Dirinya juga berharap ke depannya, ada sistem data yang terintegrasi dengan BNPT selaku koordinator.

Data ini memuat informasi dari Ditjen Imigrasi, BNPT dan Polri.

“Data ini menjadi seharusnya menjadi database yang bersifat nasional dan dapat dijadikan pedoman dalam upaya penanggulangan terorisme seperti proses analisis, kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengambilan kebijakan bagi pimpinan,” tutupnya.

Berita terkait: