Pengusaha Angkutan Penyeberangan Keluhkan Trayek Pelayaran Jarak Pendek

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan trayek short sea shipping atau pelayaran jarak pendek yang berhimpitan dengan lintasan penyeberangan. Trayek yang berhimpitan ini menimbulkan persaingan tidak sehat karena pelayaran jarak pendek dan angkutan penyeberangan diatur oleh dua direktorat yang berbeda di Kementerian Perhubungan (Kemhub).

“Potensi lintasan berhimpit tersebut dapat terjadi karena perizinan yang dikeluarkan oleh dua direktorat di Kemhub, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tanpa adanya koordinasi dan batasan yang jelas,” ujar Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo dalam diskusi virtual, Rabu (16/9).

BACA JUGA

Kemhub Pastikan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Khoeri mencontohkan, ada dua lintasan pelayaran jarak pendek yang saat ini saling berhimpitan dengan angkutan penyeberangan , yakni rute Tanjung Wangi-Lembar berimpitan dengan lintasan penyeberangan Lembar-Padangbai dan Ketapang-Gilimanuk. Untuk lintasan Tanjung Wangi-Lembar perizinannya ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sementara lintasan Lembar-Padangbai dan Ketapang-Gilimanuk perizinannya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Selain itu, ada lintasan Ciwandan-Panjang yang berhimpitan dengan rute Merak-Bakaheuni. “Jadi terkesan tidak ada sinkronisasi kebijakan dalam satu kementerian terhadap moda yang sama dan segmen pasar yang sama dan saling membunuh antara lintas yang dikeluarkan Ditjen Darat dan Laut,” kata dia.

Khoiri memaparkan, perbedaan kebijakan Ditjen Darat dan Ditjen Laut, yakni dari segi perizinan. Izin masuk kapal, kata dia, dibatasi dan diatur dalam peraturan menteri, sedangkan di Ditjen Laut tidak diatur, bebas untuk masuk kapal.

Dari sisi tarif, Ditjen Darat mengatur secara regulasi dan kajian, sementara Ditjen laut tidak diatur, dan berdasarkan tarif pasar. “Begitu pula dari sisi tarif, secara jadwal diatur dan ditentukan regulasi pemerintah, di Ditjen Laut jadwal kapal beroperasi secara bebas, kebijakan operator,” katanya.

Adapun dari segi aturan, lanjutnya, Ditjen Darat memberlakukan kapal beroperasi berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), sementara Ditjen Laut tidak diatur. Dari segi permintaan, di Ditjen Darat diatur oleh kebijakan pengelola pelabuhan, sementara di Ditjen Laut 100 persen pelanggan yang menentukan.

Di sisi lain, lanjut Khoiri, rasio antara jumlah kapal dan jumlah perusahaan di lintasan angkutan penyeberangan sendiri menyebabkan hari operasi per bulannya masih di bawah 50 persen. “Ini menyebabkan transportasi angkutan penyeberangan menjadi tidak efisien,” katanya.

Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan, Kemhub membuat kebijakan lebih tegas untuk mengatur seluruh moda transportasi perairan di bawah satu direktorat. “Soal di penyeberangan ini dan usaha short sea ini regulasinya ambigu. Jadi menurut saya menjadi nomor satu harus diselesaikan. Ini harus selesai tahun ini,” papar Agus.