Pendukung PKS Nilai Pemerintah Batasi Dakwah, Pemilih PDIP Tidak Percaya

– Kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama , membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga muslim yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara pemilih PDI Perjuangan (PDIP) tidak percaya dengan pandangan tersebut.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sekitar 56% pendukung PKS menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama . Kemudian, 67% menyatakan pemerintah membungkam umat Islam. Selanjutnya, 67% persen pendukung PKS menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

BACA JUGA

Politikus PDIP: Teror Menyolidkan Anak Bangsa

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga muslim pendukung PDIP. Terdapat sekitar 70% pemilih PDIP tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 62% tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 66% tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Demikian diungkap Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad dalam rilis survei “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” di Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Apabila dilihat dari sisi tokoh yang didukung, kecenderungan terkuat yang menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama , membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga muslim berasal dari pendukung Anies Baswedan . Terdapat sekitar 51% pendukung Anies menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.

BACA JUGA

Survei SMRC: Mayoritas Muslim Tidak Percaya Pemerintah Kriminalisasi Ulama

“Kemudian sebanyak 62% pendukung Anies menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 55% pendukung Anies menyatakan pemerintah membatasi dakwah,” kata Saidiman.

Kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga muslim pendukung Ganjar Pranowo. Terdapat sekitar 76% pemilih Ganjar yang tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Kemudian, sebanyak 69% pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 71% pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Dilihat dari etnik, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga muslim beretnik Minang. Terdapat sekitar 60% warga muslim beretnik Minang menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 60% menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 57% menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

BACA JUGA

Mayoritas Muslim Tidak Setuju Pendakwah Harus Seizin Pemerintah

Kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim beretnik Batak. Terdapat sekitar 67% warga muslim beretnik Batak tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 67% tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 67% tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Dilihat dari wilayah tempat tinggal, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga muslim yang bertempat tinggal di DKI Jakarta .

Terdapat sekitar 41% warga muslim di DKI menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sekitar 59% menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 58% menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

BACA JUGA

PKS: 2024 Waktunya Presiden Muda

Sebaliknya kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga muslim yang bertempat tinggal di Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur (Jatim).

Populasi survei dipilih secara random dengan 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancara secara valid sebesar 1.064 atau 87% dengan margin of error rata-rata sebesar ± 3,07%, pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara lapangan dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021.

Berita terkait: