Pemrov NTT: Jangan Gunakan Anak dan Perempuan untuk Provokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) meminta para penghuni lahan tidak menggunakan anak-anak dan perempuan untuk melakukan provokasi dalam konflik lahan di Besipae , Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT. Provokasi dalam konflik lahan tersebut hendaknya dihentikan dan para penghuni dianjurkan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kejelasan status kepemilikan lahan seluas 3.870 hektare tersebut.

Hal tersebut merupakan respons Pemrov NTT melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Djelamu Ardu Marius, dalam jumpa pers, Jumat (16/10/2020), terhadap beredarnya video konflik di Besipae.

“Kami meminta masyarakat di sana (Besipae, Red) untuk tidak memprovoskasi. Kami melihat di sana (video konflik penghuni lahan dengan aparat, Red), mereka menggunakan anak kecil dan perempuan untuk kemudian menimbulkan konflik. Pemerintah mengharapkan provokasi seperti ini harus dihentikan,” katanya.

Marius mengharapkan masyarakat di sekitar lahan Besipae juga tidak terprovokasi oleh video konflik di Besipae yang beredar di media sosial. ”Bisa lapor Kepolisian supaya bisa diproses hukum, atau ke Kejaksaan supaya diproses hukum. Apakah pemerintah provinsi salah atau benar dan yang memutuskan itu adalah lembaga peradilan,” ujarnya.

Satu-satunya cara untuk memutuskan apakah lahan itu milik Pemprov NTT ataukah milik penghuni lahan Besipae adalah melalui lembaga peradilan. “Lembaga peradilanlah yang menentukan. Negara kita adalah negara hukum dan tentu ketika proses hukum berjalan, akan jelas siapa yang berhak memiliki tanah itu, apakah pemerintah provinsi atau masyarakat,” jelasnya.

Terkait klaim penghuni lahan Besipae bahwa kepemilikan tanah tersebut belum jelas, Marius menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu telah dibuat kesepakatan Pemprov NTT dengan para usif (tokoh adat, Red) bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Pemprov NTT pada 1982. Lalu, Pemprov NTT membuat sertifikat atas tanah itu dan telah mendapat persetujuan para usif yang notabene adalah pemilik tanah itu.

Pemprov NTT, kata Marius, tetap bertekad memanfaatkan lahan Besipae sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan semua stakeholders untuk mengembangkan kelor dan jagung dalam rangka mendukung program gubernur NTT, yakni Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).

Pada kesempatan itu, Marius juga mengungkapkan kasus pemukulan usif Yusuf Nebuasa dan Esai Nebuasa oleh para penghuni lahan. Warga di lima desa, yakni Desa Polo, Oeekam, Mio, Linamnutu, dan Eno Neten, yang tidak bisa menerima perlakuan tersebut mengejar dan mengusir para penghuni lahan keluar kawasan tersebut.

“Kami minta supaya dibuat visum dan dilaporkan kepada Kepolisian supaya diproses hukum. Aparat tidak boleh terpancing provokasi. Lakukan pendekatan persuasif seraya melakukan penegakan hukum. Pemerintah provinsi sangat kompromistis dengan menyediakan rumah, fasilitas listrik, lahan untuk dikelola, serta menyiapkan sertifikat tanah bagi mereka. Jadi pemprov sama sekali tidak menelantarkan mereka,” tegasnya.

Berita terkait: