Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Meski Sejumlah Kantor Ditutup

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan meskipun sejumlah kantor pemerintahan DKI Jakarta ditutup karena ditemukan ada pejabat atau pegawai yang positif Covid-19. Selama kantor ditutup, pegawai ASN bekerja dari rumah atau WFH dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara online atau daring.

“Pegawai tetap bekerja tetapi dari rumah dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara daring,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Chaidir saat dihubungi, Minggu (20/9/2020).

Chaidir memastikan ASN yang bekerja akan tetap dalam pengawasan dari kepala bidangnya masing-masing dan kinerja kerjanya tidak terganggu. Pasalnya, mereka harus menginput kerja dan hasil kerjanya melalui platform e-kinerja per hari.

“Kita kan sudah digital semua, ada e-absensi dan e-kinerja. Apalagi yang dilakukan ASN, hasil kerjanya akan diinput setiap hari ke e-kinerja dan divalidasi oleh atasannya. Jadi, kinerjanya tetap terjamin, dan pelayanan publik pun tetap berjalan,” jelas dia.

BACA JUGA

Gangguan Pernapasan dan Pembuluh Darah Tersumbat Akibatkan Camat Kelapa Gading Meninggal

Setiap kantor yang ditemukan pegawainya positif Covid-19, kata Chaidir wajib ditutup selama 3 hari untuk didisinfeksi atau sterilisasi gedung. Sementara para pegawainya bekerja dari rumah.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pasal 9 ayat (2) huruf f Pergub tersebut menyebutkan, “Pimpinan tempat kerja/kantor yang melakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja wajib melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/kantor paling sedikit 3 x 24 jam apabila ditemukan pekerja yang terpapar Corona Virus Disease (Covid-19).”

“Selama penghentian aktivitas sementara itu, dilaksanakan disinfeksi dan tracing kontak erat dari pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Langkah ini untuk memutus mata rantai penularan dan ke depannya agar pegawai di lingkungan kerja tersebut lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” tandas dia.

Selain itu, kata Chaidir, pihaknya juga telah menerbitkan surat edaran (SE) Kepegawaian yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 pada perangkat kerja daerah atau unit kerja perangkat daerah Pemprov DKI. SE ini, kata dia, menegaskan kembali tentang protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 79 Tahun 2020.

BACA JUGA

Proses Pendataan KJP Plus dan KJMU Kini Lebih Sederhana

“Misalnya SE ini kembali mengatur maksimal jumlah pegawai yang bekerja dari kantor adalah 25 persen dalam waktu dan tempat yang bersamaan, dengan waktu di kantor yang juga dibatasi yaitu pukul 08.00-13.30 WIB. Kewajiban memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, hidup sehat dan bersih juga diatur semuanya. Aturan ini untuk meminimalisasi penularan di kantor dan mengendalikan jumlah ASN yang terpapar Covid-19 di Indonesia lingkungan Pemprov DKI,” pungkas dia.

Sejumlah kantor milik pemerintah DKI Jakarta yang ditutup karena ada pejabat atau pegawai yang terpapar Covid-19 adalah Balai Kota Jakarta Blok G, Kantor Dinas Teknis Abdul Muis Sudin Pajak Jakarta Pusat, sebagian Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagian Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagian Kantor Dinas Kesehatan (pelayanan Posko Tanggap Ccovid-19 masih dibuka), sebagian Kantor Dinas Teknis Jatibaru, Kantor Kecamatan Gambir, kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan Kantor Kecamatan Kelapa Gading.

Sebagian besar kantor akan dibuka kembali mulai Senin, 21 September 2020 karena sudah tiga hari ditutup dan telah dilakukan disinfeksi. Sementara 2 kantor yang terakhir, yakni kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan Kantor Kecamatan Kelapa Gading baru ditutup mulai besok sampai Rabu, 23 September 2020.

BACA JUGA

Perkantoran Kementerian Jadi Klaster Terbanyak Kasus Covid-19 DKI

Sebanyak 14 pejabat Pemprov DKI Jakarta telah terinfeksi Covid-19. Tiga di antaranya meninggal karena Covid-19 dan sisanya telah sembuh dan dalam perawatan.

3 Pejabat yang meninggal karena Covid-19
– Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah
– Lurah Meruya Selatan Ubay Hasan
– Camat Kelapa Gading Muhamad Harmawan

8 Pejabat yang dinyatakan sudah sembuh
– Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati
– Kepala Biro Pendidikan dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (saat ini Wakil Walikota Jakarta Timur), Hendra Hidayat
– Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Premi Lesari
– Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (saat ini Asisten Deputi Gubernur Bidang Pariwisata)
– Reswan W. Soewardjo; Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Afan Adriansyah
– Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gumilar Ekalaya
– Ketua TGUPP, Amin Subekti

3 Pejabat yang masih menjalani isolasi dan perawatan:
– Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto
– Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta
– Pejabat Bagian Biro Hukum DKI Jakarta

Berita terkait: