Pemprov DKI Berikan Relaksasi Izin untuk UMK di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan relaksasi izin kepada usaha mikro dan kecil (UMK) di Jakarta sebagai upaya membangkitkan kembali UMK yang terdampak oleh Covid-19. Relaksasi izin ini dilakukan selama proses pemulihan ekonomi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan relaksasi izin ini dilaksanakan dalam bentuk layanan mendatangi langsung lokasi usaha atau jemput bola dan simplifikasi prosedur pelayanan perizinan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

“DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memberikan stimulus agar usaha mikro dan kecil (UMK) mampu bangkit di tengah pandemi dan para pelaku usaha memiliki motivasi baru untuk tetap menjalankan usahanya,” ujar Benni Aguscandra saat ditemui di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Benni, pihaknya melakukan langkah-langkah antara lain dengan memberikan percepatan layanan perizinan dan nonperizinan serta memberikan relaksasi IUMK kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dengan memanfaatkan inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Menurut Benni, hal ini berbeda dengan pola sebelumnya, di mana pemohon yang mengajukan berkas permohonan.

“Selama periode pemulihan ekonomi ini, relaksasi IUMK dilakukan dengan memanfaatkan inovasi layanan AJIB yang akan mendatangi lokasi-lokasi UMK sesuai data PUMK atau peserta Jakpreneur dari Perangkat Daerah Pemprov. DKI Jakarta untuk kemudian dilakukan asistensi dalam mengajukan permohonan IUMK,” tutur Benni.

Benni menjelaskan alur pelayanan relaksasi IUMK lebih singkat dari segi waktu penerbitan izin dan simplifikasi persyaratan perzinan. Dalam proses pengajuan IUMK, kata dia, pemohon hanya diminta untuk menunjukan dokumen identitas seperti KTP. Kemudian, petugas AJIB akan mengambil foto pemohon dan foto tempat usaha.

Setelah itu, petugas akan menginput data permohonan di sistem perizinan IUMK Pemprov DKI. Selanjutnya Kepala Unit Pelaksana PMPTSP Kelurahan akan melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan IUMK untuk kemudian disetujui/ditolak permohonan IUMK tersebut.

“Rata-rata waktu penerbitan IUMK hanya membutuhkan waktu dalam hitungan jam atau satu hari kerja,” tandas Benni.

Ribuan UMK Peroleh Relaksasi IUMK

Lebih lanjut, Benni mengatakan terdapat tiga sumber data pemberian IUMK. Pertama, data UMK yang tergabung dalam Program Kewirausahaan Terpadu (PKT) atau saat ini lebih dikenal dengan istilah Jakpreneur dari Perangkat Daerah. Kedua, peninjauan lapangan (survei) langsung di lokasi usaha.

“Ketiga data UMK juga didapatkan melalui koordinasi dengan penanggung jawab pasar tradisional serta pusat- pusat perbelanjaan di wilayah DKI Jakarta,” tutur dia

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, kata Benni, menargetkan akan menerbitkan sebanyak 84.388 IUMK hingga akhir Agustus 2020 mendatang. Hal ini merujuk pada data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan sebanyak 84.388 PUMK belum memiliki IUMK.

“Jumlah itulah yang menjadi target kami sampai dengan akhir bulan Agustus mendatang. Sebab itu kami telah mengerahkan seluruh petugas AJIB untuk melakukan proses asistensi terhadap permohonan IUMK dan membantu proses penginputan data-data yang diperlukan secara daring, sekurang-kurangnya 20 asistensi per hari sesuai dengan wilayah penugasannya,” jelas dia.

Relaksasi IUMK selama periode pemulihan ekonomi dikategorikan dalam dua jenis masa berlaku IUMK. Pertama, PUMK yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Usaha Mikro dan Kecil akan diberikan IUMK dengan masa berlaku lima tahun.

Kedua, PUMK yang kegiatan usahanya berada di subzona yang tidak sesuai dengan Perda RDTR dan PZ (Perda Zonasi) dan tidak memiliki surat rekomendasi dari perangkat daerah, dapat diberikan IUMK dengan masa berlaku satu tahun sebagaimana diatur dalam Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Bidang UMKM di Provinsi DKI Jakarta. IUMK ini akan direview kembali pada tahun berikutnya.

“Kami berharap relaksasi IUMK yang kami berikan dapat membantu pelaku usaha dalam melanjutkan dan mengembangkan usaha mereka. Karena ada banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha dengan memiliki izin yakni usaha Anda memiliki legalitas atau payung hukum yang sah, lebih mudah dalam hal pengajuan pembiayaan perbankan untuk perkembangan usaha, meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan dan memudahkan untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta,” pungkas Benni.

Ditemui secara terpisah, Kepala Unit Pelaksana PMPTSP Kecamatan Cilandak, Revika Lestari Pangaribuan menerangkan sesuai dengan Surat Edaran Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dalam Rangka Mendorong Aktivitas Perekonomian pada Masa Pandemi Covid-19, Unit Pelaksana PMPTSP Kecamatan Cilandak mengerahkan petugas AJIB untuk memprioritaskan pelaksanaan proses asistensi permohonan IUMK kepada pelaku usaha.

“Kegiatan ini dilakukan serempak oleh Unit Pelaksana PMPTSP tingkat Kecamatan dan Kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Oleh sebab itu, diharapkan program ini dapat berjalan sesuai harapan dan output IUMK yang terbit sesuai dengan jumlah yang telah ditargetkan,” kata Revika.

Revika mengungkapkan, di wilayah Cilandak tercatat sebanyak 1.239 PUMK. Data tersebut, kata dia, akan disortir untuk mengetahui pelaku usaha yang belum memiliki izin dan sesuai kriteria untuk mendapatkan izin.

“Kemudian, kami mengerahkan petugas AJIB untuk mendatangi pelaku usaha sesuai alamat domisili yang terdaftar dan membantu pelaku usaha dalam mengajukan perizinan dari berkas permohonan sampai IUMK diterbitkan,” kata dia.

Simplikasi persyaratan yang dilakukan dalam relaksasi perizinan IUMK, kata Revika, dengan meniadakan surat permohonan dan diganti dengan surat rekomendasi dari Dinas PPKUKM. Sementara bagi PUMK yang belum memiliki surat rekomendasi, menurut dia, tetap dapat diberikan IUMK dengan masa berlaku satu tahun. Untuk NPWP dan Bukti Kepemilikan/Bukti sewa Tempat Usaha, dapat digantikan dengan Surat Pernyataan dari PUMK. Selain itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak diwajibkan dimiliki oleh PUMK.

“Pemohon hanya menyiapkan dokumen KTP, sementara untuk pas foto dan foto lokasi usaha serta penginputan permohonan IUMK di sistem perizinan akan dilakukan oleh petugas AJIB secara langsung di lokasi usaha. Jika IUMK sudah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, akan diantarkan atau diberikan langsung oleh petugas AJIB kepada PUMK di lokasi usaha mereka,” terang Revika.

Disambut Baik oleh PUMK

Program relaksasi perizinan IUMK yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada masa pemulihan ekonomi mendapatkan respons positif dari para pelaku UKM. Mereka mengaku relaksasi izin dengan layanan AJIB memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas dan perlindungan dari pemerintah dalam menjalankan usaha mereka.

Namun sering kali pelaku usaha terbentur masalah waktu dalam mengurus perizinan serta minimnya pemahaman tentang tata cara mengajukan permohonan izin usaha.

Seperti yang dialami oleh Yanti, salah satu PUMK yang bergerak di bidang kuliner yakni pembuatan saus pasta rumahan ( home made ). Yanti mulai aktif memproduksi saus pasta olahannya dan memasarkannya secara daring ( online ) sejak satu tahun lalu.

Namun, dirinya mengaku belum memahami prosedur dan tata cara pengurusan izin. Salah satu penyebabnya karena kesibukan Yanti memproduksi dan memasarkan produk sehingga tidak sempat untuk mendatangi kantor Unit Pelaksana PMPTSP terdekat atau menggali informasi seputar IUMK.

“Saya sudah mulai memproduksi saus pasta sejak setahun lalu. Sebenarnya saya sudah lama terpikirkan untuk mengurus izin namun karena padatnya kesibukan dalam membuat produk, melakukan promosi dan pemasaran akhirnya membuat saya tidak sempat untuk mengajukan permohonan izin,” ujar Yanti saat ditemui di kediamanannya, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2020).

“Alhamdulillah, dengan adanya program relaksasi IUMK ini saya menjadi sangat terbantu karena petugas AJIB yang langsung mendatangi saya, bahkan persyaratannya sekarang diringkas menjadi semakin mudah. Dengan dibantu oleh petugas AJIB, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, IUMK saya sudah terbit,” tambah Yanti. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Lastri pemilik warung sembako di daerah Utan Kayu, Jakarta Timur. Dirinya merupakan PUMK binaan Jakpreneur yang sudah menjalani usaha selama 10 tahun. Berdasarkan data dan kriteria usaha Lastri dapat diberikan relaksasi IUMK. Kemudian petugas AJIB pun mendatangi rumah sekaligus tempatnya menjalani usaha.

“Petugas AJIB mendatangi tempat usaha saya memberikan penjelasan terkait program relaksasi IUMK dan saya langsung dibantu untuk pemrosesan izin. Dengan memiliki izin usaha, Kegiatan usaha yang saya lakukan sekarang sudah sah di mata hukum sehingga tidak khawatir dengan gangguan oknum yang tidak bertanggung jawab karena ada jaminan perlindungan usaha dari pemerintah. Kemudian dengan memiliki IUMK ini juga membuka peluang saya untuk mengembangkan usaha dan menjalin relasi semakin luas lagi,”pungkas Lastri.

Berita terkait: