Pemkot Bogor Masif Sosialisasi Protokol Kesehatan

 

Makin banyak tempat usaha beroperasi seiring masa pra adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Kota Bogor. Pemkot mewaspadai semakin banyak aktivitas masyarakat dan untuk itu pemerintah akan lebih masif lakukan sosialisasi protokol kesehatan.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah ada delapan kategori diberikan kelonggaran dan pada PSBB masa proporsional, pemkot mulai melonggarkan hotel juga pusat perbelanjaan.

Selanjutnya, pada masa pra AKB, dilonggarkan kembali beberapa kegiatan usaha restoran, ruang pertemuan, resepsi pernikahan, operasional ojek daring, dan wisata. Dedie melihat, semakin aktivitas dilonggarkan, berarti protokol kesehatan harus lebih diintensifkan guna mencegah penularan karena aktivitas mulai memasuki normal.

“Pelonggran-pelonggaran yang dilakukan pemerintah untuk mencoba menggerakan kembali ekonomi. Nah inilah, harus sejalan seiring upaya kita menyadarkan masyarakat agar mematuhi protokol covid,” kata Dedie di Rumah Dinas Wali kota, Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (20/7/2020).

Kata Dedie, dengan dapat menekan penyebaran paparan Covid-19, secara tidak langsung juga menyelamatkan keuangan daerah. Karena dengan semakin banyaknya pasien positif terkonfirmasi masuk perawatan, dapat membebankan anggaran daerah.

Sebagai langkah permulaan, lanjut Dedie, yakni masih mensosialisasikan penggunaan masker. Adanya prediksi ahli epidemiologi yang menyatakan bahwa di Jawa Barat puncak pandemi Covid-19 diprediksi di Januari 2021 dengan perkiraan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 ada pada angka 72.000 orang.

Sementara kajian dan prediksi dari ahli epidemiologi yang berasal dari Universitas Indonesia (UI), menyatakan puncak pandemi Covid-19 baru akan terjadi pada Agustus 2021.

“Apapun pendapatnya, hal tersebut menjadi informasi yang perlu diwaspadai semua warga Kota Bogor. Selain edukasi, operasi masker juga menjadi upaya mendisiplinkan masyarakat sehingga apa yang diprediksi para ahli tersebut tidak menjadi kenyataan,” harap Dedie.

Dedie menambahkan, terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat tentang pengenaan denda bagi warga Jawa Barat yang tidak memakai masker yang baru akan berlaku setelah 27 Juli 2020 akan menjadi penguat dari Perwali Kota Bogor tentang PSBB yang masih berlaku.

“Secara teknis, peraturannya masih dimatangkan di tingkat provinsi. Bila denda Rp 50.000 hingga Rp 150.000 ada kemungkinan sanksi sosial, seperti kerja bersih-bersih,” tambah Dedie.

 

Berita terkait: