Pemerintah Pastikan Penataan Labuan Bajo Tetap Perhatikan Aspek Lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan penataan infrastruktur Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak melupakan aspek konservasi lingkungan. Terlebih pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut direncanakan secara terpadu.

“Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljoni dikutip dari laman resminya, Selasa (23/2).

Salah satu kawasan di DPSP Labuan Bajo yang ditata adalah Pulau Rinca yang saat ini kemajuannya (progresnya) mencapai 37 persen. Penataan ini meliputi pertama Dermaga Loh Buaya, yang sudah ada (eksisting), kedua bangunan pengaman pantai yang sekaligus berfungsi sebagai jalan setapak untuk akses masuk dan keluar ke kawasan tersebut.

Ketiga Elevated Deck pada ruas eksisting, berfungsi sebagai akses yang menghubungkan dermaga, pusat informasi serta penginapan ranger, guide dan peneliti. Ini dirancang setinggi 2 meter agar tidak mengganggu aktivitas komodo dan hewan lain yang melintas serta melindungi keselamatan pengunjung.

Keempat Bangunan Pusat Informasi yang terintegrasi dengan elevated deck, kantor resort, guest house dan kafetaria serta, kelima bangunan penginapan untuk para ranger, pemandu wisata, dan peneliti, yang dilengkapi dengan pos penelitian dan pemantauan habitat komodo.

Selanjutnya

pemerintah pastikan penataan labuan bajo tetap perhatikan aspek lingkungan

Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti menambahkan, beberapa upaya tersebut merupakan usaha mendukung pertumbuhan ekonomi di Labuan Bajo yang diharapkan dapat menjadi multiplier effect.

“Kami akan meminimalisasi persinggungan antara wisatawan dengan satwa sehingga para satwa tidak akan terganggu. Nantinya juga akan ada edukasi agar para wisatawan tetap nyaman dan aman selama berkunjung,” ujar Diana.

Pada TA 2020-2022 terdapat 42 paket pekerjaan penataan DPSP Labuan Bajo yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Rinciannya 5 paket Ditjen Sumber Daya Air, 10 paket Ditjen Bina Marga, 22 paket Ditjen Cipta Karya dan 5 paket Ditjen Perumahan.

Penataan kawasan DPSP Labuan Bajo diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pariwisata sehingga dapat mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Baca juga:
Penataan Destinasi Wisata Labuan Bajo Diyakini Tetap Perhatikan Aspek Lingkungan
Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo Anjlok 83 Persen
Survei: 58 Persen Wisatawan Katakan Labuan Bajo Kotor Sampah
Pengembangan Wisata Labuan Bajo Butuh Peningkatan Kualitas Manusia Manggarai Barat
Kejati NTT Tahan Pengacara Diduga Otak Keterangan Palsu
Kejati NTT Panggil Eks Bupati Manggarai Agustinus Dula Terkait Kasus Kesaksian Palsu

Berita terkait: