Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan PJJ

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menganggap pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ( PJJ ). Sebab, kebijakan PJJ tidak bisa disamaratakan untuk semua daerah.

“Satu strategi tidak bisa dipakai untuk semua daerah dan untuk semua sekolah bahkan untuk setiap anak, karena Indonesia sangat beragam,” kata Hetifah pada diskusi bertajuk “Tantangan dan Kebijakan Dunia Pendidikan Pada Era New Normal “, Selasa (28/7/2020).

Menurut Hetifah, tidak semua guru melek teknologi. Bahkan ada juga siswa yang tidak memiliki handphone , sehingga tidak bisa terhubung ke kelas daring. Tidak semua orang tua mampu mendampingi kegiatan belajar anaknya. Belum lagi, tidak semua tempat memiliki koneksi internet yang memadai.

Daerah Keluhkan PJJ, Pemerintah Diminta Segera Lakukan Intervensi

Tak hanya itu, Kemdikbud diminta untuk segera memetakan kebutuhan seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Hetifah menyatakan, survei yang belakangan ini dilakukan Kemdikbud belum cukup untuk menjadi solusi dan pijakan dalam pengeluaran kebijakan.

“Kemdikbud harus memiliki data mapping menyeluruh sehingga tiap sekolah bisa menjawab berapa siswa di sekolah itu yang belum memiliki akses internet di rumahnya atau tidak memiliki gawai,” pungkasnya.

Berita terkait: