Pemerintah dan Aparat Hukum Diminta Bekukan Aset Djoko Tjandra

 

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta pemerintah dan aparat penegak hukum membekukan aset-aset milik terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Indonesia. Hal ini lantaran Djoko Tjandra telah melakukan perbuatan melawan hukum, setidaknya dengan masuk ke Indonesia secara ilegal.

“Saya meminta pemerintah Indonesia sementara membekukan aset-asetnya Joko Tjandra. Karena dia telah masuk secara ilegal. Kejaksaan Agung berhak membubarkan PT, setidaknya sebelum dibubarkan, dibekukan,” kata Boyamin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/7/2020).

Diketahui, Joko Tjandra memiliki berbagai usaha di Indonesia. Beberapa di antaranya di hotel bintang lima di Jakarta Pusat serta pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Boyamin mengatakan, selama proses pembekuan, berbagai unit usaha milik Djoko Tjandra tetap dapat beroperasi. Namun, keuntungannya ditampung di rekening yang diawasi pemerintah.

“Agar tidak dapat dibelanjakan apalagi dialihkan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Boyamin juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Djoko Tjandra. Boyamin menduga kehadiran Djoko Tjandra di Indonesia secara ilegal tidak hanya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke PN Jaksel.

Hal ini karena Djoko Tjandra tidak mungkin mempertaruhkan pelariannya selama 11 tahun hanya untuk mengajukan PK. Dugaan ini semakin menguat dengan ketidakhadiran Joko Tjandra dalam tiga kali persidangan dengan alasan sakit. Apalagi, kuasa hukum Djoko Tjandra menyebut kliennya telah nyaman hidup di Malaysia. Tak tertutup kemungkinan kehadiran Djoko Tjandra ke Indonesia untuk mengurus aset-asetnya di Indonesia.

“Kami meminta kepada KPK dan juga pemerintah Indonesia untuk setidaknya mengetahui proses itu melakukan treatment terhadap itu (penelusuran dugaan pencucian uang). Jangan sampai kita dihukum dunia internasional karena sebagai surga untuk money laundering ,” tegasnya.

Diberitakan, Joko buron dan melarikan diri ke Papua Nugini sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) membacakan amar putusan yang menerima Peninjauan Kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara.

Selain itu, Joko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Pengajuan PK oleh Kejagung itu lantaran pada putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko Tjandra divonis bebas dalam perkara korupsi cessie Bank Bali.

Namun, sehari sebelum putusan MA dibacakan pada Juni 2009, Joko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby. Joko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012.

Setelah lama ‘menghilang’ Joko kembali membuat geger lantaran menginjakkan kaki di Tanah Air tanpa terdeteksi.

Djoko sempat membuat KTP elektronik yang dipergunakannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Namun, Djoko Tjandra mangkir dalam dua persidangan PK yang diajukannya di PN Jaksel, yakni pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020. Tim kuasa hukum mengklaim Djoko Tjandra sedang dirawat di rumah sakit di Malaysia.

Atas ketidakhadirannya, Majelis Hakim menunda persidangan hingga Senin (20/7/2020). Dalam persidangan pada 6 Juli lalu, Majelis Hakim telah mengultimatum kuasa hukum untuk menghadirkan Djoko Tjandra pada persidangan hari ini. Namun, Djoko Tjandra kembali mangkir dengan alasan yang sama.

Tak hanya membuat KTP elektronik dan mengajukan PK di PN Jaksel, Djoko juga sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski paspornya dicabut seminggu kemudian.

Bahkan, belakangan Djoko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat ‘berkat’ surat jalan dan surat bebas Covid-19 yang dikeluarkan dan dibantu oleh Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.

Buntut dari persoalan ini, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan Provost untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, skandal Djoko Tjandra juga membuat Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan mereka.

Sementara Djoko Tjandra yang telah mengobrak-abrik muruah sejumlah institusi dan lembaga penegak hukum seakan kembali ‘menghilang’ hingga saat ini.

 

Berita terkait: