Pemerintah Akan Ubah Skema Subsidi Jadi Berbasis Orang

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mengubah skema subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang. Subsidi dijalankan dengan konsep harga tepat, tetapi tetap melindungi masyarakat miskin dan rentan. Skema subsidi baru tersebut akan dijalankan pada 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, dengan kebijakan yang tepat sasaran akan terjadi penghematan anggaran belanja. Dana yang didapatkan dari penghematan akan digunakan untuk meningkatkan alokasi untuk perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Secara keseluruhan, upaya ini juga akan membuat kegiatan belanja semakin berkualitas. “Kami pastikan benar sesuai dengan seharusnya, tetapi pada saat yang bersamaan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan itu tetap dilakukan,” kata Febrio dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (7/4/2021).

BACA JUGA

PLN Lanjutkan Diskon Tarif Listrik April-Juni, Simak Simulasinya

Dia merinci, untuk transformasi subsidi ke berbasis orang dilakukan dengan beberapa cara yaitu penyesuaian harga jual LPG tabung 3 kilogram (kg) secara bertahap disertai upaya transformasi subsidi LPG dan minyak tanah serta listrik. Kedua, penerapan kebijakan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi. Ketiga, subsidi tepat sasaran untuk R1 450 VA sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keempat, penerapan subsidi langsung secara bertahap. “Kalau ini sesuai dengan arahan dari Banggar kami harapkan bisa dilakukan mulai 2022,” kata Febrio.

Untuk transformasi kebijakan subsidi LPG 3 kg dan minyak tanah dijalankan secara lebih targeted dengan mengacu kepada DTKS. Sebab dalam DTKS sudah berisi data petani, nelayan, dan usaha mikro. Pemerintah juga melakukan perbaikan DTKS melalui kerja sama dengan pemda dalam rangka updating, verifikasi data, dan validasi data sehingga data jadi reliabel dan akurat.

Kemko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukan rapat koordinasi untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi untuk mendiskusikan pentahapan proses transformasi, mulai persiapan antara lain penyesuaian regulasi, penyiapan dan perbaikan data, serta proses registrasi penerima manfaat dan kesiapan teknologi infrastruktur.

BACA JUGA

BBM Oktan Rendah Perlu Dikurangi Bertahap

Dalam impelementasinya juga akan dilakukan sosialisasi kebijakan, penyiapan mekanisme, pengaduan, kepesertaan dan program serta monitoring dan evaluasi. Febrio mengatakan, selama ini terjadi fluktuasi selisih antara harga jual eceran dengan harga patokan. Pada tahun 2020 selisih harganya Rp 5.000 dan pada 2021 ini sekitar Rp 6.000-7000. Dari sisi penerima juga masyarakat miskin menikmati 36% saja dari total subsidi. “Sementara 40% masyarakat terkaya justru menikmati 39,5% dari total subsidi,” jelas dia.

Untuk kebijakan subsidi listrik harus diberikan kepada orang yang berhak sehingga secara keseluruhan terjadi penghematan karena perbaikan sasaran dari target ini. Jumlah penerima subsidi listrik tahun 2020 adalah 23,47 rumah tangga, sedangkan tahun 2021 berjumlah 24,74 rumah tangga. Apabila subsidi hanya diberikan kepada pelanggan R1 450 VA DTKS didapatkan estimasi penghematan subsidi listrik tahun 2020 sebesar Rp 18,25 triliun dan tahun 2021 sebesar Rp 18,78 triliun. “Penghematan dari subsidi tepat sasaran dapat memberikan ruang fiskal lebih luas,” ucap Febrio.

Sedangkan untuk kebijakan subsidi pupuk juga akan dilakukan melalui perbaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. Penyaluran subsidi dilakukan secara by name by address dengan menggunakan kartu tani. Kartu tani dapat diawali dalam bentuk kuota pupuk bersubsidi kemudian bertransformasi menjadi bantuan non tunai. Kartu tani selanjutnya dapat disinergikan dengan program bantuan pemerintah lainnya. “Namun target sasaran penerima harus diperbaiki dengan memprioritaskan kepada petani miskin yang mempunyai lahan maksimal 2 hektare,” ujar dia.

Berita terkait: