Pemecatan Evi Novida Ginting, Istana Sebut Presiden Masih Pelajari Putusan PTUN

– Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabatan 2017-2022. Putusan itu ditetapkan PTUN Jakarta pada Kamis (23/7/2020).

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah masih memelajari lebih lanjut setelah mendapatkan salinan putusan PTUN. Karena sampai sekarang, salinan putusan PTUN Jakarta belum diterima oleh pemerintah.

“Akan kita pelajari lebih lanjut setelah mendapatkan salinan putusan PTUN yang bersangkutan,” kata Dini Purwono ketika dihubungi , Minggu (26/7/2020).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk memutuskan banding atau tidak. Masih ada waktu 14 hari sejak putusan itu ditetapkan oleh PTUN Jakarta.

“Masih ada waktu cukup panjang bagi Presiden untuk memutuskan akan banding atau tidak,” ujar Dini Purwono.

Seperti diketahui, Evi Novida Ginting Manik mengajukan permohonan upaya administratif keberatan atas Keputusan Presiden RI Joko Widodo yang memberhentikannya dari jabatan komisioner. Ia meminta Presiden Jokowi berkenan mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, yang merupakan tindak lanjut atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 pada 18 Maret 2020.

Dalam permohonan itu, Evi Novida Ginting juga berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden untuk mengembalikan jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022.

Selanjutnya, Evi Novida Ginting mendaftarkan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia itu ke PTUN Jakarta pada 17 April 2020 lalu. Lalu, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Joko Widodo yang memberhentikan Komisioner KPU RI periode 2017-2022 Evi Novida Ginting.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Jakarta membuat 5 keputusan terhadap Evi selaku penggugat dan Presiden Joko Widodo sebagai tergugat, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Kemudian, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Tidak hanya itu, Putusan PTUN mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Juga mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332 ribu.

Berita terkait: