Pemdes Diminta Terapkan Digitalisasi Monografi Desa

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong pemerintah desa (pemdes)  menerapkan digitalisasi monografi desa agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Hal ini dikarenakan data-data tersebut langsung berasal dari desa.

Tak hanya itu, digitalisasi disebutkan dapat membantu berbagai bidang yang sebelumnya sulit terjangkau pada pelaksanaan monografi desa manual.

Hal ini diungkapkan Nurhayati usai mengunjungi Kabupaten Garut, Jawa Barat, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rangka uji coba digitalisasi monografi desa beberapa waktu lalu.

“Tujuannya untuk mendukung reformasi sistem perlindungan sosial di Kabupaten Garut dengan salah satu desa yang dipilih adalah Desa Pasanggarahan,” ungkap Nurhayati dalam keterangannya, Senin (27/7/2020).

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tersebut juga berharap sistem-sistem yang ada di desa dapat terintegrasi menjadi satu. Menurutnya, hal ini akan memudahkan pemdes maupun pemerintah daerah (pemda) saat perencanaan pembangunan.

“Dengan dibuat menjadi digital dan disempurnakan menjadi satu sistem, data-data ini diharapkan dapat membantu pemdes dan pemda agar dapat menganalisa dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data,” tutur Nurhayati.

Bappenas, lanjutnya, mengusulkan untuk membangun registrasi sosial yang mencakup seluruh penduduk desa. Upaya ini tentunya perlu dimulai dari digitalisasi monografi desa.

Nurhayati menambahkan, piloting  digitalisasi monografi desa akan dilaksanakan tahun ini dan akan disebarluaskan di tahun 2021.

“Kenapa desa? Karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sebenarnya dari masyarakat dan lingkungannya,” pungkas legislator dapil Jawa Barat XI tersebut.

Berita terkait: