Pembekuan Aset Djoko Tjandra Tidak Bisa Dilakukan Walaupun Status WNI Dicabut

Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan, menilai, harus ada dasar dalam penyitaan, pemblokiran, ataupun pembekuan aset milik seseorang.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya permintaan pencabutan status WNI buronan Djoko Tjandra agar negara dapat menyita aset yang tersisa di Indonesia.

“Soal penyitaan aset tentu harus ada dasarnya. Tidak bisa dengan logika ketika status WNI dicabut lantas dengan sendirinya aset, khususnya benda tidak bergerak menjadi dapat disita,” kata Agustinus Pohan, di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Menurut Pohan, ketika ada aset berupa tanah, sekalipun orang asing tentunya tidak bisa menjadi pemegang hak milik atas tanah. “Tidak berarti tanah Joker (Djoko Tjandra) bisa disita, paling-paling dipindahtangankan atau berubah title -nya,” ungkap Pohan.

Sebelumnya, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mencabut status Warga Negara Indonesia (WNI) atas Joko Soegiarto Tjandra atau yang biasa disapa “Joker”.

“Hari ini, MAKI telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mencabut status Warga Negara Indonesia (WNI) atas Joko Soegiarto Tjandra,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Dirinya mensinyalir, dengan status masih WNI seperti sekarang ini dan telah mempunyai KTP elektronik baru, nyatanya Joko Tjandra tidak hanya mengurus PK di Pengadilan. Namun ternyata juga mengurus aset dan sahamnya dalam bentuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari perusahaan-perusahaannya yang selama ini tidak bisa dilakukan karena berada di luar negeri dan tidak memiliki KTP.

Saat ini, dikatakan Boyamin, status WNI Joker harus dicabut karena telah memiliki Warga Negara Papua Nugini dalam bentuk paspor atas nama Joe Chan yang akan berakhir 2023. Hal ini sesuai UU No 12 tahun 2006 Pasal 23 Ayat 8 berbunyi : Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

“Pencabutan kewarganegaraan ini menjadi penting dalam rangka membekukan aset-aset dan saham-saham kepemilikan Joko Tjandra dikarenakan sudah bukan lagi WNI,” ungkapnya.

Jika status WNI dicabut maka hal ini akan memaksa Djoko Tjandra pulang ke Indonesia untuk mengurus kewarganegaraan dan mengurus aset-asetnya. Pemerintah harus berani melakukan sandera bekukan aset Djoko Tjandra untuk memaksanya pulang dan bersedia menjalani hukuman penjara dua tahun penjara.

Dari penelusuran yang dilakukan, Boyamin membeberkan memang masih ada sejumlah aset yang diduga masih dimiliki Djoko Tjandra. Di antaranya Hotel Mulia di Senayan dan Nusa Dua, Mall Taman Anggrek, Perumahan Mulia Intiland, serta Pabrik Keramik dan Kaca merek Mulia.

Berita terkait: