Pelanggar Protokol Kesehatan di Bengkulu Belum Dikenakan Sanksi Tegas

Masyarakat yang pelanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah, di Bengkulu belum diberikan sanksi tegas oleh pemprov setempat. Pasalnya, sampai kini belum ada perda atau pergub yang mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 .

Anggota Satgas Penanganan Covid-19 Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan, masyarakat yang melanggar protokol kesehatan saat berada di luar rumah sampai kini belum diberikan sanksi tegas oleh pemda setempat, misalnya denda uang tunia dan sanksi hukum lainnya.

“Kita belum bisa memberikan sanksi tegas kepada warga Bengkulu, yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, seperti tidak memakai makser, tidak jaga jarak saat berkomunikasi dengan orang lain, dan berkerumun, karena belum ada regulasi hukumnya, seperti perda dan pergub,” kata Herwan Antoni, di Bengkulu, Selasa (28/7/2020).

Karena itu, warga yang terjaring Satpol PP tidak memakaki masker hanya diberikan teguran dan imbuan agar setiap keluar rumah memakai masker. Akibatnya, tingkat kepatuhan warga terharap penerapan protokol kesehatan masih rendah.

Untuk mengatasi masalah ini, Satgas Penanganan Covid-19 mendesak Gubernur Bengkulu, segera mengeluarkan Pergub sebagai dasar hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada warga yang melanggar protokol kesehatan.

“Terus terang kalau sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker saat berada di luar rumah, diyakini tingkat kepatuhan warga untuk mentaati protokol kesehatan Covid-19 akan tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri mengatakan,
pihaknya saat ini tengah menyiapkan peraturan gubernur (Pergub) tentang jenis sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Sekarang kita sedang menyusun draf pergub tentang jenis sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan covid-19,” ujarnya.

Selain itu, Pergub juga mengatur tentang penggunaan masker, jaga jarak atau physical distancing dan tidak berkerumunan. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 .

Pergub tersebut juga mengatur tentang penerapan new normal menuju masyarakat sehat, produktif dan aman. Sedangkan penerapan Pergub Bengkulu akan menyasar lima tatanan, yakni rumah tangga, sekolah, tempat kerja, fasilitas umum, fasilitas transportasi dan pengaturan kegiatan sosial dan budaya.

Untuk menekan kasus Covid-19, tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGPP) Covid-19 Bengkulu mengaktifkan kembali posko perbatasan antarprovinsi dan memberikan edukasi serta sosialisasi tentang prorokol kesehatan.

Hamka mengimbau masyarakat jika keluar rumah agar memakai masker, jaga jarak dan tidak berkerumun sehingga kasus virus corona di Bengkulu terus melandai dan akhirnya menghilang dari Bumi Raflesia.

Berdasarkan data Tim Tugus Percepatan Penanganan Covid-19 Bengkulu menyebutkan, pasien positif Covid-19 tercatat sebanyak 210 orang, dan 16 orang meninggal dunia, pasien menjalani perawatan di RSU sebanyak 20 orang dan menjalani isolansi mandiri di rumah sebanyak 57 orang.

Berita terkait: