PDIP tidak akan Intervensi Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP tidak akan melakukan intervensi hukum terhadap kasus korupsi yang menjerat kader partai sekaligus Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. PDIP menyatakan solid dan mempercayai proses hukum di KPK.

“Nanti kami akan lihat perkembangan, tapi partai tidak melakukan intervensi hukum,” ujar Hasto menjawab wartawan di sela ‘Gowes Bareng PDI Perjuangan’ di kawasan Monas, Jakarta , Minggu (28/2).

“Kita ikuti prosesnya. Tetapi karena penilaian masyarakat yang menyampaikan ke saya, banyak yang kaget, sedih karena beliau orang baik,” lanjut Hasto.

Rekam jejak Nurdin, kata Hasto, dikenal sebagai orang baik. Pernah menjadi penerima Bung Hatta Anti Corruption Awards, penghargaan sama yang pernah diterima Presiden Jokowi dan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Makanya kami juga sempat kaget. Beliau sendiri sebelum dibawa KPK itu, menghubungi Pak Andi, Ketua DPD (PDI Perjuangan Sulsel) mengatakan siap bertanggung jawab, baik di dunia, akhirat, maupun juga bagi seluruh masyarakat. Bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan,” jelas Hasto.

Namun, Hasto menegaskan pihaknya mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi. “Tapi kita tunggu keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting,” imbuhnya.

Ketika ditanya langkah PDIP ke depan, Hasto mengatakan pihaknya akan belajar dari setiap persoalan. Partai belambang kepala banteng itu juga akan terus memperbaiki diri.

“Karena PDI perjuangan itu partai besar, kami mempunyai 28 juta pemilih lebih, kami punya 1.4 juta pengurus partai yang aktif, sehingga semuanya harus menegakkan disiplin, dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan,” tegas Hasto.

Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka kasus korupsi. KPK mengamankan Nurdin saat operasi tangkap tangan di Sulsel.

“Tim KPK telah mengamankan 6 (enam) orang pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wita di 3 tempat berbeda di Sulawesi Selatan yaitu Rumah Dinas ER di kawasan Hertasening, jalan poros Bulukumba dan Rumah jabatan Gubernur Sulsel, sebagai berikut: AS, NY, SB, ER, IF dan NA,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Minggu (27/2).

“KPK menetapkan tiga orang tersangka. Sebagai Penerima, NA dan ER. Sebagai Pemberi adalah AS,” tambah dia.

Berita terkait: