Pansus RUU Otsus Papua Berencana Ambil Keputusan di Paripurna 15 Juli 2021

Pansus Revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua sepakat dengan pemerintah untuk melanjutkan proses pembahasan legislasi tersebut hingga rencana pengambilan keputusan mengenai draf RUU di rapat paripurna pada 15 Juli 2021.

Ketua Pansus RUU Otsus Papua , Komarudin Watubun menyampaikan hal tersebut saat rapat dengan jajaran pemerintah yang diwakili Kemdagri, Kemkumham, dan Kementerian Keuangan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

“Rencana paripurna 15 Juli 2021, untuk memutuskan persetujuan pembicaraan tingkat II,” kata Komarudin Watubun.

Untuk pembicaraan tingkat I, Politikus PDIP itu mengatakan akan diawali dengan rapat internal pansus yang dilanjutkan dengan rapat kerja. Selain itu, Pansus akan melaksanakan kunjungan kerja, yang rencananya akan dilaksanakan di masa reses sidang DPR nanti.

BACA JUGA

Revisi UU Otsus Papua, Pemerintah Usul Skema Alternatif Pemekaran Wilayah

Lalu Pansus juga akan melaksanakan sejumlah rapat kerja menghadirkan pejabat setingkat menteri/kepala badan. Di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Panglima TNI dan Kapolri.

“Karena otsus ini menyangkut juga soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kita mau dengar bagaimana pandangan para menteri terkait pemberlakuan kebijakan di Papua terkait otsus,” kata Komaruddin.

BACA JUGA

Pemerintah Ingin Ubah Skema Dana Otsus Papua Lewat Revisi UU

Sejauh ini, mayoritas fraksi di DPR merasa otsus Papua tak berjalan dengan baik karena banyak UU yang sektoral menabrak isi UU Otsus Papua. Selama ini, kerap juga terjadi dispute antar berbagai pihak soal pembagian kewenangan. Dan sayangnya, tak pernah ada solusinya.

“Tapi orang bijak bilang kita tak mungkin jadi keledai yang masuk ke lubang sama. 20 tahun cukup bagi kita untuk memperbaikinya. Kita harus mendalami, bagaimana otsus Papua 20 tahun ke depan, kita pastikan tak sekadar saling menuduh tentang korupsi dan mengeluarkan kalimat intimidatif. Karena selalu dikatakan ada korupsi di Papua tapi tak ada juga yang bertanggung jawab. Hal seperti ini tak boleh diulangi,” urai Komarudin Watubun.

Berita terkait: