Organisasi Penggerak Fokus pada Pengembangan Kompetensi Siswa

Program Organisasi Penggerak (POP) yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode 4 telah berlangsung sejak Maret 2020. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Iwan Syahril mengatakan, selama ini Kemdikbud telah meluncurkan banyak program, tetapi permasalahan kualitas belajar siswa masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, POP akan fokus pada pengembangan kompetensi di bidang literasi, numerasi, dan karakter.

Dalam pelaksanaannya, POP akan melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bergerak di bidang pendidikan, terutama yang sudah memiliki rekam jejak baik dalam peningkatan kualitas dan proses hasil belajar.

“Melalui program ini, nanti ke depannya mudah-mudahan bisa tercipta sekolah-sekolah penggerak yang menjadi basis yang lebih baik lagi untuk proses belajar peserta didik,” kata Iwan dalam telekonferensi “Pemberitahuan Hasil Evaluasi Proposal POP” di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Iwan menyebutkan, untuk menjaring ormas pendidikan ini, pihaknya melakukan sejumlah seleksi mulai dari proposal hingga melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk memastikan rekam jejak ormas tersebut. Bahkan, untuk menjaga integritas dan tidak ada keberpihakan Kemdikbud terhadap salah satu ormas pendidikan, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan tim evaluasi independen dari The SMERU Research Institute.

Apalagi, ormas pendidikan ini akan mendapat bantuan dana dari Kemdikbud sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Organisasi Penggerak.

Total anggaran yang akan dialokasikan untuk POP sebesar Rp 595 miliar. Secara umum, besar bantuan dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan banyaknya sasaran satuan pendidikan. Pertama , kategori I atau Gajah dengan sasaran lebih dari 100 satuan pendidikan, dapat memperoleh bantuan maksimal Rp 20 miliar per tahun. Kedua , kategori II atau Macan dengan sasaran 21 hingga 100 satuan pendidikan, dapat memperoleh bantuan maksimal Rp 5 miliar per tahun. Ketiga , kategori III atau Kijang dengan sasaran 5 hingga 20 satuan pendidikan, dapat memperoleh bantuan maksimal Rp 1 miliar per tahun.

“Ini komitmen kita bersama karena bantuan dana yang dialokasikan cukup besar sehingga kehati-hatian adalah prinsip utama dari bagaimana kami mengelola Program Organisasi Penggerak. Jadi sebanyak mungkin kami memikirkan ada unsur politik dan lain-lain. Kami betul-betul hindari sehingga bisa melihat integritas sebaik-baiknya. Ini adalah prinsip akuntabilitas yang kami ingin tekankan,” ujar Iwan.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Praptono menyampaikan, ormas yang lolos akan bermitra dengan Kemdikbud. Untuk itu, Praptono berharap program tersebut dapat berjalan dengan optimal meski dalam situasi pandemi Covid-19. Dengan demikian, pada 2021 secara implementatif program ini akan berdampak di lapangan dan menunjukkan hasil optimal.

“Ini merupakan komitmen kita bersama memajukan sistem pendidikan. Mudah-mudahan langkah awal ini sangat rigid dan ketat, ada yang lolos dan tidak. Tentu yang sudah lolos harus bekerja sebaik mungkin. Sedangkan yang belum lolos, kesempatan memperbaiki negeri ini dari unsur pendidikan masih sangat terbuka lebar,” ujarnya.

Independen
Tim Evaluasi Proposal SMERU, Achmadi mengatakan, untuk melakukan evaluasi teknis substantif, pihaknya mendayagunakan 49 evaluator yang direkrut dari berbagai kalangan. Di antaranya adalah akademisi dari perguruan tinggi, praktisi pendidikan dari lembaga penelitian, lembaga pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan organisasi serta konsultan independen.

“Mereka memang benar-benar memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan evaluasi proposal, baik yang berskala besar menengah maupun kecil,” ujarnya.

Untuk menjaga kredibilitas, pihaknya melakukan evaluasi dengan sistem blind review. Artinya, evaluator tidak mengetahui proposal yang dievaluasi, dan sebaliknya organisasi juga tidak mengetahui proposalnya dievaluasi oleh siapa.

Berita terkait: