Oposisi kritik pertemuan Dubes Malaysia dengan junta Myanmar

Kuala Lumpur – Pihak oposisi Malaysia mengkritik pertemuan pertemuan Duta Besar Malaysia di Myanmar, Datuk Zahairi Baharim dengan Menteri Elektrik dan Tenaga Myanmar, Aung Than Oo pada 7 April 2021 di Naypyidaw.

Kritikan tersebut disampaikan Majelis Sekretaris Partai yakni Shamsul Iskandar Mohd Akin (Partai Keadilan Rakyat), Khalid Samad (Partai Amanah Negara) dan Liew Chin Tong (Partai Aksi Demokrasi/DAP), Kamis.

“Pertemuan ini menimbulkan beberapa persoalan berkait pendirian Malaysia terhadap junta Myanmar,” katanya.

Umum memaklumi bahwa pemerintah yang dipilih rakyat Myanmar secara sah telah digulingkan pihak tentara Myanmar atau Tatmadaw dalam satu kudeta pada 1 Februari 2021.

Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini telah meminta tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi dibebaskan segera.

“Beliau juga telah meminta agar satu sidang darurat ASEAN diadakan untuk membincangkan keadaan di Myanmar setelah kudeta Tatmadaw pada 1 Februari 2021. Namun permintaan-permintaan ini belum dilaksanakan atau tercapai,” katanya.

Mereka berpendapat pertemuan Duta Besar Malaysia dengan junta Myanmar, terutama tatkala pendirian Malaysia
dalam isu tahanan politik dan sidang darurat ASEAN tidak berubah, menimbulkan persepsi Malaysia mengakui pemerintah tersebut.

“Ini tidak membantu usaha mengembalikan demokrasi di Myanmar. Oleh karena itu, kami mendesak Menteri Luar Negeri untuk segera memberi penjelasan,” katanya.

Sementara itu Kementrian Luar Negeri Malaysia belum memberikan tanggapan terkait masalah tersebut.

Baca juga: Malaysia: ASEAN harus mainkan peran besar atas situasi Myanmar Baca juga: EU, AS prihatin atas deportasi warga negara Myanmar oleh Malaysia Baca juga: Militer Myanmar tembaki pengunjuk rasa, 13 orang tewas
 

Berita terkait: