Operasi Patuh Jaya Kedepankan Protokol Kesehatan

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, berencana menggelar Operasi Patuh Jaya di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, dari 23 Juli hingga 5 Agustus 2020.

Operasi kepolisian dengan sasaran pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas itu digelar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusru Yunus mengatakan, pada pelaksanaan operasi, petugas tidak menggunakan alat pelindung diri (APD). Namun, mereka tetap menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.

“Banyak yang menyampaikan kepada kami apakah akan menggunakan APD bagi petugas? Tidak juga. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan, tetapi APD hanya untuk petugas kesehatan. Imbauan protokol kesehatan juga kita terus berikan ke masyarakat untuk penggunaan masker. Itu terus kita edukasikan lagi secara persuasif, humanis,” ujar Yusri, Rabu (22/7/2020).

Dikatakan, operasi menyasar pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, seperti lawan arus, tidak menggunakan helm, melanggar marka, melintasi jalur busway, dan lainnya.

“Ada beberapa prioritas, intinya bahwa penindakan pelanggaran ini yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apa saja contohnya, kita ketahui bersama selama pandemi Covid-19 ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi di jalan. Pertama skala prioritas adalah masalah helm, kedua banyak kendaraan yang mencoba melewati bukan pada jalurnya. Lajurnya busway ini banyak sekali pelanggaran ini yang juga akan kita jadikan prioritas,” ungkapnya.

Pemerhati masalah transportasi Budiyanto mengatakan, penekanan tindakan Operasi Patuh Jaya adalah penegakan hukum, tetapi tetap tidak mengesampingkan preemtif dan preventif.

“Pada saat pandemi Covid-19 sekarang, penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara hunting system. Tujuannya untuk menghindari kerumunan orang sehingga potensi penularan dapat dihindari,” kata Budiyanto.

Budiyanto menuturkan, dalam proses penegakan hukum, terkadang terjadi perdebatan karena kesalapahaman atau ketidaktahuan pelanggar terkait kewenangan pemeriksaan oleh petugas. Karena itu, pengendara harus memahami kewenangan petugas.

“Pengertian pemeriksaan dan kewenangan petugas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta aturan peleksanaan lainnya,” ucapnya.

Menurut Budiyanto, perihal pemeriksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 104 ayat 3, yang berisi pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Kemudian, Pasal 106 ayat 5, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukan STNK, SIM, bukti lulus uji berkala, dan tanda bukti lainnya yang sah.

“Pasal 265 ayat 3 untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian berwenang untuk menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi, melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab,” jelasnya.

Budiyanto menambahkan, pemeriksaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan dan Penindakan Kendaraan Bermotor di Jalan.

“Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan pemenuhan perlengkapan dan laik jalan serta pemenuhan persyaratan administrasi,” sebutnya.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Tilang adalah alat bukti terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu,” tambahnya.

Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, terkait pemberian penetapan putusan terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kehadiran pelanggar di persidangan.

“Jadi di dalam undang-undang telah diatur tentang kewenangan pemeriksa petugas dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelanggar serta mekanismenya. Sehingga dengan memahami hak dan kewajiban diharapkan tidak perlu terjadi perdebatan antara petugas dan pelanggar di lapangan karena pada akhirnya pengadilan yang akan memutuskan,” tandasnya.

Berita terkait: