OJK Perkenalkan Alternatif Pembiayaan Bagi Milenial dan UKM Unbankable

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, memperkenalkan penawaran efek baru melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal dengan Security Crowdfunding (SCF). Ini akan menjadi alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya, khususnya UKM mitra Pemerintah.

“Hari ini kami lakukan dengan terobosan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal dengan Security Crowdfunding/SCF yang diluncurkan pada hari ini. Hadirnya SCF memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UMKM yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya, khususnya UMKM mitra Pemerintah,” ujar dia dalam pembukaan Perdagangan Perdagangan BEI 2021, Senin (4/1).

Wimboh mengungkapkan, dengan berkolaborasi dengan Pemerintah, SCF akan menyediakan pendanaan bagi UMKM penyedia barang dan jasa pemerintah yang potensinya cukup besar. “Mengingat saat ini nilai pengadaan elektronik pemerintah yang melibatkan UMKM tercatat sekitar Rp74 triliun mencakup 160 ribu UMKM,” paparnya.

Apalagi saat ini telah terbentuk asosiasi yang khusus menaungi SCF, yakni Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI).” Sehingga berkewajiban untuk menjaga ekosistem industri layananan urun dana yang sehat dengan merumuskan code of conduct dan melakukan pengawasan implementasinya dan menertipkan
anggotanya.

“Pun, keberadan instrumen ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif portfolio investasi investor muda. Masyarakat yang selama ini MPC-nya terbilang tinggi namun tertahan konsumsinya, akan didorong berinvestasi di platform ini yang mudah dan resikonya relatif kecil,” imbuh dia.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK akan mengakselerasi pengembangan infrastruktur pasar modal dengan mengadopsi teknologi. Sehingga memberikan kemudahan bagi calon emiten dan investor.

“Kami lakukan melalui proses IPO secara elektronik (e-IPO) yang diharapkan akan meningkatkan jumlah investor ritel dan transparansi dalam Penawaran Umum dan implementasi e-voting untuk mendukung pelaksanaan RUPS secara elektronik,” contohnya.

“Kami juga menjaring calon investor maupun calon emiten baru melalui berbagai program Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal dengan mengadopsi teknologi bersinergi dengan BEI dan stakeholders lainnya,” ujarnya.

Sementara Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (Aludi) memperkirakan dan yang akan dihimpun melalui SCF pada 2021 mencapai Rp 300 miliar. Di mana UMKM penyedia barang dan jasa pemerintah dapat melakukan penghimpunan dana melalui SCF.

“Potensi untuk proyek-proyek elektronik dengan pemerintah itu Rp 74 triliun jumlahnya, dan melibatkan sekitar 160 ribu UMKM. Sehingga ini adalah potensi yang besar untuk kita rising fund di pasar modal,” kata Wimboh.

Selain itu, OJK juga menginisiasi adanya disgorgement fund. Yaitu pengumpulan dana disgorgement apabila nanti diperlukan untuk memeberikan konpensasi kepada investor yang mengalami kerugian.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com

Berita terkait: