Moeldoko Optimistis Indonesia Bisa Jadi Negara Maju 2045

Indonesia mempunyai cita-cita untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Terutama dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045 dengan pendapatan per kapita lebih dari US$ 23.000 dari posisi tahun 2020 sebesar US$ 3.912. “Untuk mencapai target itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang konsisten antara 5,7% sampai 6,2% per tahun,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjadi pembicara Pelatihan Kepemimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) secara daring dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Pada pelatihan yang mengusung tema “Potret Kepemimpinan Masa Depan Menyongsong Tahun 2045” ini, Moeldoko yang didampingi Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma dan para Tenaga Ahli Kedeputian III KSP menyebut, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menuju 2045 harus mulai dari sekarang. Karena jika tidak, maka target tersebut akan sulit dicapai dan Indonesia akan terjebak dalam middle income trap , menjadi negara berpendapatan menengah, tetapi tidak kunjung beranjak menjadi negara maju. “Hal itu telah dialami oleh beberapa negara. Kita tidak ingin seperti itu. Ditargetkan pada tahun 2036 kita akan keluar dari middle income trap dengan pendapatan per kapita lebih dari US$ 12.000,” jelas Moeldoko.

BACA JUGA

KSP Inisiasi Pembentukan Gugus Tugas RUU PKS

Moeldoko menyadari, untuk mewujudkan mimpi atau cita-cita tersebut tentu tidak mudah karena selalu ada hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pandemi Covid-19 . Moeldoko menerangkan, Covid-19 telah membawa Indonesia dan semua negara di dunia ke dalam situasi krisis dengan skala yang tidak pernah dialami sebelumnya, sehingga Covid muncul sebagai game changer saat ini.

Dia pun menilai, tidak ada resep yang berlaku umum di semua negara untuk keluar dari krisis akibat dampak pandemi Covid-19. Namun Pemerintah telah berupaya melakukan yang terbaik, sambil melihat potensi yang ada serta membenahi kekurangan-kekurangan yang sifatnya spesifik di Indonesia. “Dengan demikian, diharapkan kita tidak hanya mampu keluar dari krisis, tetapi sekaligus menggunakan momentum ini untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar menuju Indonesia yang lebih baik,” terang Moeldoko.

Guna mendorong pemulihan ekonomi, sejak tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup upaya pemulihan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif baik di sisi permintaan maupun di sisi penawaran. Untuk tahun 2020, anggaran PEN adalah sebesar Rp 695 triliun. Sementara pada tahun 2021, alokasi anggaran PEN mencapai Rp 699,4 triliun.

“Angka ini dinamis, dalam arti masih bisa berubah sesuai perkembangan dan kebutuhan, untuk program PEN 2021 yang meliputi lima klaster yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM dan Korporasi, Insentif Usaha, dan Program Prioritas,” imbuh Moeldoko.

BACA JUGA

KSP Tegaskan Pemulihan Ekonomi Indonesia Bergerak Positif

Moeldoko juga menegaskan, untuk mampu keluar dari krisis, dan sekaligus menjaga agar negara kita tetap berada di jalur yang benar untuk mewjudkan Visi Indonesia Maju 2045, diperlukan koordinasi yang baik dari setiap instansi dan lembaga terkait untuk bersama-sama mengatasi pandemi dan sekaligus memulihkan perekonomian. Maka, diperlukan kepemimpinan yang kuat, tegas, berani mengambil keputusan, serta mau mendengar, yang didukung analisis memadai dari bawahan, dari akademisi, praktisi dan komponen masyarakat lainnya.

“Terutama bagi mahasisw. Karena masa depan ada di tangan kalian. Siapkanlah diri sebaik-baiknya melalui berbagai kegiatan untuk mengisi proses leadership sehingga bisa memahami situasi, termasuk melakukan asesmen terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal,” imbuh Moeldoko.

Satu hal lain yang sangat penting, Moeldoko menekankan pentingnya perhatian terhadap potensi ancaman ideologi. Menurut Moeldoko, ancaman tersebut nyata, dan dapat mengancam keutuhan negara dan stabilitas sosial-politik. Karena tanpa stabilitas sosial-politik, proses pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik.

Berita terkait: