Merdeka Belajar Dipatenkan, FSGI: Pendidikan Berpotensi Jadi Komoditas

Baru-baru ini PT Sekolah Refleksi Cinta Keluarga (Cikal) menyatakan, meski memegang paten merek Merdeka belajar, mereka mengizinkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud) untuk menggunakannya sebagai jargon kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim. Namun, ada beberapa pihak yang masih skeptis. Sebab dikhawatirkan, dengan pematenan merek Merdeka Belajar, pendidikan akan berpotensi menjadi komoditas.

Ketua Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mempertanyakan maksud Cikal mematenkan jargon tersebut menjadi pemilik hak eksklusif. Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yang didaftarkan adalah merek dagang. Maka, pihaknya bingung dengan alasan Merdeka Belajar didaftarkan sebagai merek yang diperdagangkan.

“Apa Merdeka Belajar ini masuk barang atau jasa karena sesungguhnya di sini berbicara barang atau jasa kalau bicara merek. Namun kita berbicara pendidikan bukan barang dagang. Ini adalah hak asasi dasar manusia yang wajib dipenuhi negara,” kata Retno dalam diskusi Sesi I yang diselenggarakan oleh FSGI dengan topik “Merdeka Belajar Program atau Merek Dagang” secara daring di Jakarta, Minggu (19/7/2020) petang.

Retno menyebutkan, ketika Merdeka Belajar sebagai merek yang telah dipatenkan dan dipergunakan oleh pemerintah, maka itu akan berpotensi menjadi bibit awal pembiaran pendidikan yang diarahkan menjadi komoditas dan barang dagangan.

Hal ini tentu akan merugikan anak Indonesia khususnya anak dari keluarga miskin. Dijelaskan Retno, dengan diperdagangkan, maka anak dari keluarga kaya akan mendapat pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, anak miskin yang tidak bisa membayar akan tersingkirkan.

Sebab, ketika pendidikan menjadi bahan komoditas, tentu akan muncul strata sekolah bagi si kaya dan si miskin. Apalagi sebagai anak Indonesia berasal dari keluarga tidak mampu, mereka tentu akan sulit mengakses pendidikan berkualitas.

“Seharusnya pemerintah menjadikan semua sekolah berkualitas terutama sekolah negeri serta juga harus memikirkan sekolah swasta. Namun ketika proses pembelajaran seperti Merdeka Belajar dijadikan komoditas, ini akan mengarah kepada pembiayaan atau kita mulai membiarkan ada bibit komoditas. Lama-lama semua hal di pendidikan dijadikan komoditas dan dibiarkan. Itu yang merisaukan kami,” ujar Retno.

Berita terkait: