Menteri PAN dan RB: Reformasi Birokrasi di Sumedang Patut Dicontoh Daerah Lain

Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sumedang, Jawa Barat (Jabar). Bukan sekadar teori, tetapi berbagai perubahan dilakukan sebagai bentuk implementasi dari reformasi birokrasi.

Upaya ini dilakukan dengan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Mulai dari elaborasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), SAKIP Desa, mal pelayanan publik (MPP), hingga digital tourism menjadi contoh dari segelintir upaya reformasi birokrasi di Sumedang .

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, reformasi birokrasi yang dilakukan Pemkab Sumedang, menjadi bukti pemenuhan visi Indonesia Maju. Hal tersebut ditunjukkan dengan penciptaan birokrasi yang lincah, ramping, berorientasi pada hasil, serta mengelola anggaran dengan efektif, efisien, dan ekonomis.

“Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang ini merupakan contoh dalam membangun sistem yang baik untuk mengakomodasi harapan masyarakat dengan mendorong kinerja bersama sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Tjahjo dalam kunjungan kerja ke Sumedang, Selasa (23/2/2021).

BACA JUGA

Wapres: Evaluasi Menyeluruh Roadmap Reformasi Birokrasi

Program yang dilakukan oleh kabupaten yang mendapat julukan Kota Beludru ini berfokus pada kepuasan masyarakat. Upaya reformasi birokrasi diselaraskan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tjahjo menjelaskan bahwa terdapat tiga sasaran utama dalam reformasi birokrasi, yakni mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan mampu memberikan pelayanan prima. Ketiga sasaran ini telah Pemkab Sumedang wujudkan melalui gebrakan inovasi yang dimilikinya.

SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Di Sumedang, pelaksaan SAKIP telah diterapkan hingga ke level desa atau setara dengan kelurahan yang dilaksanakan secara elektronik.

Dimulai sejak 2019, SAKIP Desa sudah diterapkan oleh seluruh desa di Sumedang. Terdapat tiga prioritas utama dalam penerapan SAKIP Desa, yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting, serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

BACA JUGA

Pembangunan SPBE di Sumedang Berhasil Jadikan Masyarakat Pusat Sistem Layanan

Dengan berbasis daring, maka capaian-capaian atas program prioritas tersebut dapat dipantau secara langsung sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat umum.

Pada kesempatan itu, Tjahjo juga meninjau penerapan SAKIP Desa di Desa Sukajaya. Tjahjo mengapresiasi upaya yang dilakukan karena desa tersebut dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

“Saya mengapresiasi Ibu Lurah dan Pak Camat dalam memajukan desa ini. Sesuai arahan Pak Presiden bahwa beliau ingin pemerintah pusat sampai terbawah cepat melayani masyarakat,” ujar Tjahjo.

Selanjutnya adalah keberadaan MPP yang berlokasi di sekitar Alun-alun Sumedang. Diresmikan pada 2019, MPP Sumedang kini melayani masyarakat untuk mengurus berbagai layanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan dengan mudah.

Saat ini, terdapat 24 instansi yang bergabung di MPP Sumedang. Masyarakat dapat menerima 361 jenis layanan yang diberikan dalam pusat pelayanan terpadu yang merupakan MPP ke-18 di Indonesia.

BACA JUGA

Evaluasi Sistem Akuntabilitas dan Zona Integritas Tetap Berjalan

Dalam kunjungan kerjanya, Tjahjo bersama Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum juga berkesempatan meluncurkan Command Center serta program SPBE di Pemkab Sumedang. Peluncuran ini menandai percepatan akselerasi SPBE dalam berbagai lini dalam tata kelola pemerintah di Sumedang.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menuturkan bahwa komitmen Pemkab Sumedang ini dilakukan untuk menghadapi triple disruption yakni pandemic disruption , digital disruption , dan millenial disruption .

“Sebagai solusi menghadapi triple disruption tersebut, Pemkab Sumedang melakukan perubahan mulai dari reformasi birokrasi ,” kata Dony.

Berita terkait: