Menko PMK: Penyaluran Bansos Disertai Pembagian Masker

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk mensukseskan sosialisasi penggunaan masker khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, penyaluran bantuan sosial (bansos) stimulus pandemi Covid-19 akan disertai dengan pembagian masker.

Hal itu dikatakan Muhadjir dalam rapat koordinasi tingkat menteri membahas progres penyaluran bantuan sosial yang dihadiri oleh Mensos Juliari Batubara, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Kepala BNPB Doni Monardo, dan perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Muhadjir menyebutkan, penyediaan masker dalam bansos, akan bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pasalnya, kesadaran penggunaan masker merupakan hal paling esensial dalam protokol pencegahan penularan Covid-19, namun masih banyak masyarakat yang menganggap enteng penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah.

“Dalam penyaluran bansos disertai dengan kampanye protokol pencegahan Covid-19 dan penggunaan masker. Pada saat pemberian bansos diupayakan adanya pemberian masker,” ujar Muhadjir.

Muhadjir menuturkan, pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi. Berbagai skema bantuan sosial digelontorkan pemerintah, mulai dari bantuan program sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan khusus sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan terbaru yaitu bantuan tambahan beras.

Muhadjir mengatakan, penyaluran berbagai skema bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemsos) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) agar ditindaklanjuti dan sudah harus tersalur dengan baik sesuai dengan target dan waktu yang ditentukan.

“Berbagai skema bantuan selesai disalurkan paling lambat November 2020, kecuali BST tetap ada bantuan di bulan Desember, guna stimulus di akhir tahun,” terang Muhadjir.

Muhadjir menyebutkan untuk progres BLT-DD, terdapat 550 desa yang masih kekurangan anggaran sebesar Rp 53 miliar untuk menyelesaikan penyaluran BLT-DD hingga Desember 2020.

Muhadjir menambahkan, agar tidak merusak struktur anggaran dana desa, maka 550 desa tersebut dapat menerima bantuan melalui BST dari Kementerian Sosial. “Agar seluruh BLT DD tetap tersalur hingga Desember 2020, sebanyak 550 desa tersebut dapat menerima bantuan melalui BST dari Kemsos,” ujarnya.

Berita terkait: