Menko Machfud MD gelar konsultasi publik di Sumbar

Jakarta () – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggelar program konsultasi publik di Sumatera Barat dalam rangka memetakan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi daerah.

Sebagaimana rilis pers Humas Kemenko Polhukam, Kamis menyebutkan, peluncuran program konsultasi publik dalam rangka memperkokoh ikatan persatuan bangsa tersebut berlangsung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat, Rabu (16/9) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, tokoh masyarakat Sumatera Barat, dan juga peserta lainnya secara daring.

Selain di Sumbar, program konsultasi publik tersebut juga akan digelar di sembilan provinsi lainnya.

Baca juga: Tegakkan hukum, Menko Polhukam: Jaksa harus junjung moralitas
Baca juga: Mahfud pastikan pelaku penusukan Syekh Ali Jaber diadili

“Kami ingin memperkukuh ikatan kebangsaan kita persatuan kita sebagai bangsa. Karena ini akan membuat kebijakan maka perlu ada diskusi publik dulu. Untuk itu, tadi sudah dibagi kuisioner sehingga kita tahu pandangan dari 10 provinsi sehingga nanti dapat diketahui masalah kebersatuan kita ini ada di mana,” ujar Menko Polhukam.

Selain peluncuran program konsultasi publik, Mahfud juga tampil dalam acara dialog bertajuk “Duduak Basamo Menko Polhukam Mahfud MD, Angku Majo Sadeo dengan Tungku Tigo Sajarangan”, yakni acara dialog dengan tiga perwakilan tokoh di Sumbar yakni ninik mamak, ulama, dan cerdik pandai, dihadiri pula oleh para tokoh dari belasan kabupaten kota di Sumbar melalui sambungan “video conference”.

Para tokoh adat dan tokoh agama dari berbagai daerah di Sumbar itu berdialog dengan Menko Polhukam tentang berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, termasuk tentang penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar dalam paparannya menyampaikan pentingnya menjaga kesatuan bangsa dengan kebijakan dan program yang mampu mengantisipasi sekaligus menyelesaikan berbagai bentuk kerawanan dan ancaman.

“Sesuai dengan sifat dinamis dari masyarakat serta interaksi internal dan eksternal, maka setiap kebijakan dan program kegiatan tentu perlu dievaluasi agar menjadi semakin baik demi semakin kokohnya kesatuan bangsa,” katanya.

Kegiatan konsultasi publik rencananya akan dilaksanakan di 10 daerah provinsi, dengan mengangkat 12 isu strategis yang menjadi substansi, yakni Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara; Etika Kehidupan Berbangsa; Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Pembauran Kebangsaan; Moderasi Beragama; Kewaspadaan Nasional; Sinergitas TNI/Polri dengan Masyarakat.

Kemudian, Kesadaran Bela Negara; Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Politisasi SARA, dan Politik Uang dalam Pilkada; Gerakan Netralitas ASN dan TNI/POLRI dalam Pilkada; Partisipasi Pemilih dalam Pilkada, dan Isu Aktual lainnya.

Kedepannya, hasil dari Program Konsultasi akan dijadikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga mitra kerja Kedeputian VI Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam.

Baca juga: Menko Polhukam instruksikan aparat jamin keamanan ulama berdakwah
Baca juga: Mahfud MD: Kritis modal penting dalam dunia akademis