Menjawab Tuduhan Bawaslu, KPU Jateng: Kami Bekerja Sesuai Regulasi

– KPU Jateng menyatakan pihaknya selalu bekerja sesuai regulasi . Sesuai PKPU 19 tahun 2019 mengatur bahwa yang akan diberikan kepada Bawaslu dan Tim kampanye adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).

‘’KPU tidak pernah bersikap tertutup terhadap segala proses yang kami lakukan, sepanjang sesuai regulasi,’’ tegas Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat, Kamis (16/7/2020) menjawab tuduhan Bawaslu.

Terkait data A.KWK yang disoal Bawaslu Jateng, menurut Yulianto, pihaknya justru tidak pernah menerima permintaan resmi dari Bawaslu Jateng.

Namun, menurutnya perlu dipahami bahwa secara substantif, A.KWK adalah hasil sinkronisasi antara DP4 dan DPT Pemilu 2019, dan kedua hal itu sudah dimiliki oleh Bawaslu di semua tingkatan.

‘’Maka kami tidak paham kalau Bawaslu masih terus minta A.KWK kepada KPU. Semestinya Bawaslu beserta semua jajarannya juga melakukan proses sinkronisasi tersebut. Kami berharap Bawaslu tidak perlu mempermasalahkan sesuatu hal yang sesungguhnya sudah sudah mereka miliki,’’ tegasnya.

Menurut Yulianto, sebenarnya justru pihaknya berharap Bawaslu memberi masukan dan saran saat KPU Jateng akan menyusun A.KWK karena mereka sudah memegang bahan A.KWK (DP4 dan DPT Pemilu 2019).

‘’Namun hal itu tidak dilakukan. KPU tidak pernah menerima masukan terkait DPT Pemilu 2019 setelah pelaksanaan pemilu,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun menilai, KPU kurang transparan dalam memberikan data pemilih yang tercantum dalam Formulir Model A.KWK.

‘’Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menyampaikan permohonan data formulir Model A.KWK ke KPU Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun, hingga kini KPU kabupaten/kota tak mau memberikan data tersebut,’’ ujar Anik, Kamis (16/7/2020).

Padahal, KPU dan Bawaslu sama-sama sebagai penyelenggara pilkada 2020. Data pemilih yang dimiliki KPU, kata Anik, sangat penting bagi pengawas sebagai bahan pengawasan. Jajaran pengawas perlu ikut mengecek, memverifikasi dan mengkonformasi data pemilih agar daftar pemilih pilkada 2020 bisa benar-benar berkualitas, akurat dan valid.  

 

Berita terkait: