Mendikbud Minta Maaf Atas Polemik Program Organisasi Penggerak

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan permintaan maaf kepada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atas polemik Program Organisasi Penggerak (POP) yang menyebabkan ketiga organisasi besar tersebut mundur. Ia juga mengajak ketiga organisasi tersebut untuk kembali bergabung ke dalam POP.

“Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna,” kata Nadiem, Selasa (28/7/2020).

Selanjutnya Nadiem menyatakan apresiasi sebesar-besarnya atas masukan dari pihak NU, Muhammadiyah, dan PGRI mengenai POP. Nadiem menyebutkan, ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri. Tanpa pergerakan ketiganya dari Sabang sampai Merauke, identitas budaya dan misi dunia pendidikan di Indonesia tidak akan terbentuk.

Oleh karena itu, Kemdikbud siap dan mendengar dan siap belajar.

“Saya ingin memulai dengan menyatakan terima kasih atas semua saran dan masukan yang disampaikan berbagai pihak dengan program organisasi penggerak,” ujarnya.

Nadiem menjelaskan, tujuan program POP ini adalah untuk bermitra dengan para penggerak pendidikan dan menemukan inovasi-inovasi yang bisa dipelajari oleh pemerintah, serta diterapkan dalam skala nasional.

“Itulah makna dari POP, agar Kemdikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan. Hanya satu misi program kami, yakni mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini,” imbuh Nadiem.

Nadiem juga menjelaskan, setelah menerima sejumlah masukan, pihaknya memutuskan untuk melakukan penundaan sementara dan evaluasi lanjutan.

“Polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat terus harus saya jawab. Kemdikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation bahwa partisipasi mereka dalam program Kemdikbud tidak akan menggunakan dana dari APBN sepeser pun,” terangnya.

Nadiem pun menjelaskan, kedua organisasi penggerak tersebut terlibat dengan menggunakan dana mandiri.

“Harapan kami akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” ujarnya

Nadiem menjelaskan, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk bantuan pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan POP.

Namun, kendati tak memakai anggaran negara, Kemdikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain asesmen kompetensi minimum dan survei karakter untuk SD dan SMP serta instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

Berita terkait: