Mendes PDTT Optimis SDGs Desa Tanpa Kemiskinan Bisa Terwujud

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendes PDTT ) Abdul Halim Iskandar optimis target desa tanpa kemiskinan dalam Sustainable Development Goals ( SDGs ) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa bisa segera terwujud.

Hal itu disampaikan saat acara Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendes 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 bersama gubernur dan seluruh pendamping desa di Sulawesi Selatan.

Abdul Halim menjelaskan, banyak program dari pemerintah mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Agama hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang disalurkan langsung ke desa . Namun, penyalurannya dinilai kurang maksimal karena tidak tepat sasaran.

“Pertanyaan saya bagaimana agar seluruh program yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk provinsi dan Kabupaten itu betul-betul bisa masuk pada posisi yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh desa,” kata pria yang akrab disapa Gus Menteri tersebut di Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10/2020).

BACA JUGA

Mendes: Desa Bisa Menjadi Panutan Dunia untuk Implementasi SDGs

Gus Menteri mengatakan, desa tanpa kemiskinan adalah di mana semua warga miskin di desa tersebut mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah.

“Maka itulah yang dimaksud dengan desa tanpa kemiskinan. Bukan berarti tidak ada orang miskin. Kemiskinan yang ada di desa tertangani sesuai dengan kewajiban pemerintah. Itu yang disebut dengan negara hadir, memiliki akses terhadap jaring pengaman sosial,” terangnya.

SDGs Desa, lanjutnya, menjadi pedoman bagi kepala desa dalam penggunaan dana desa tahun 2021. Dengan ini, semua program pemerintah bisa tepat sasaran, serta target desa sehat dan tanpa kemiskinan bisa terwujud.

Gus Menteri menambahkan, hal ini sudah terbukti dengan adanya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang diberikan kepada warga terdampak Covid-19 yang belum sama sekali mendapat bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Diketahui, SDGs Desa merupakan pengembangan dari SDGs berskala global maupun nasional. Di skala global, SDGs dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di Indonesia, SDGs diturunkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan.

Pada SDGs Desa, Gus Menteri menambahkan beberapa poin yang belum ada dalam SDGs Global maupun nasional, yakni unsur kearifan lokal dan religiusitas dalam setiap target pembangunan.

Berita terkait: