Mendagri Puas Pencairan Dana Pilkada Capai 80 Persen

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengaku puas dengan pencairan dana pilkada untuk 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Hingga Kamis (16/7/2020), pencairan sudah berada di atas 80 persen.

“ Alhamdulillah , saat ini sudah mulai banyak Pemda yang sudah mencairkan dana pilkada sebesar 100 persen,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 Tahun 2020 di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).

Dalam rilis yang disebar ke media, Tito meminta agar daerah-daerah yang belum cair 100 persen supaya selesaikan kewajibannya. Pasalnya dana itu sudah diikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada awal 2020 ini. Dana itu sesungguhnya sudah dianggarkan di Pemda masing-masing karena pelaksanaan Pilkada awalnya digelar 23 September 2020. Namun ditunda 9 Desember 2020 karena ada wabah virus Corona atau Covid 19.

“Yang lain, yang belum 100 persen, mudah-mudahan segera dipenuhi,” tegas mantan Kapolri ini.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemdagri Mochammad Ardian mengemukakan hingga Kamis (16/7/2020) malam, pencairan dana Pilkada Serentak 2020 sudah mencapai 80 persen. Data terbaru untuk KPU adalah sudah mencapai 83,01 persen, sementara Bawaslu 81,32 persen.

Ia tidak mengungkap perkembangan pencairan dana pilkada hingga Jumat ini. Dia hanya menjelaskan dana pilkada yang sudah cair untuk KPU hingga Kamis malam telah mencapai Rp 8,42 triliun, sementara untuk Bawaslu mencapai Rp 2,81 triliun. Adapun untuk biaya pengamanan yang sudah cair mencapai Rp 503,69 miliar atau 32,80 persen. 

Ada 171 yang telah transfer 100 persen ke KPUD. Termasuk diantaranya enam provinsi yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepri dan Jambi. Kemudian ada 174 Pemda yang telah transfer 100 persen ke Bawaslu, termasuk enam provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri dan Jambi.

“Baru ada 49 Pemda yang telah transfer 100 persen untuk pengamanan. Dua diantaranya adalah Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah,” tutur Ardian.

Sebelumnya, Kemdagri mengultimatum 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada agar mencairkan anggarannya sebelum 15 Juli 2020. Alasannya, penyelenggara Pilkada sangat membutuhkan dana tersebut agar persiapan pilkada bisa berjalan lancar. Ultimatum itu tampaknya belum dipenuhi karena total pencairan dana pilkada baru mencapai 80 persen.