Mendagri Minta Pemda Masifkan Gerakan Sejuta Masker

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ), Tito Karnavian menyerukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar melakukan gerakan masif membagikan masker kepada masyarakat. Pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) dinilai merupakan momentum tepat untuk mengimplementasikan gerakan menekan penyebaran Covid-19.

“Pilkada ini harus kita jadikan momentum untuk bisa menekan Covid-19. Covid-19 ini adalah pandemi, penularan itu terjadi diantara masyarakat, maka puncaknya adalah bagaimana mengendalikan masyarakat supaya tidak saling menulari” kata Mendagri, di Balikpapan, Sabtu (18/7/2020).

Tito menjelaskan, di negara yang otoriter dan otokrasi seperti di Vietnam atau negara kerajaan, wabah virus corona relatif mudah untuk dikendalikan. Tapi di negara demokrasi apalagi desentralisasi seperti Indonesia, menekan penyebaran Covid-19 memerlukan kerja sama antara pemerinah pusat, Pemda dan semua elemen masyarakat.

“Pakai masker , cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan sosial. Nah momentum Pilkada adalah momentum yang bisa menggerakkan seluruh kontestan termasuk kepala daerah yang bertanding nanti,” ujar Tito.

Mendagri berharap, Pilkada 2020 menjadi ajang melawan Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah melalui anggaran APBD dan APBDN mendukung KPU dan Bawaslu dalam mengajukan anggaran tambahan agar Pilkada dapat mengikuti aturan protokol kesehatan. Misalnya, penambahan TPS melalui perhitungan 500 orang per-TPS yangsebelumnya 800 orang per-TPS dengan jumlah anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 47 triliun dan Bawaslu sekitar Rp 400 miliar.

“Kami berjuang meminta ada tiga tahap yaitu Rp 1 triliun, Rp 3 triliun, dan Rp 1 triliun, sehingga totalnya Rp 5,1 triliun. Untuk tahap pertama sudah dipenuhi sekitar Rp 940 miliar untuk KPU dan Rp 157 miliar untuk Bawaslu,” ujar Tito.

Tito menjelaskan aturan atau UU yang mengatur dana tersebut meliputi tiga hal. Pertama, penanganan kesehatan. Kedua, bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Ketiga, memberikan stimulus kepada pelaku ekonomi sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi agar mereka tetap bangkit dan jangan sampai jatuh.

“Sudah jelas ya , ada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 oleh presiden yang mengatur mengenai masalah peraturan dana Covid-19 yang sudah diresmikan menjadi UU, sudah disahkan DPR,” tutup Tito.

Berita terkait: