Mayoritas Fraksi Tolak Langkah PSI Gunakan Hak Interpelasi

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta , menggulirkan penggunaan hak interpelasi terkait persoalan banjir di Jakarta. Namun, upaya Fraksi PSI ini tidak mendapatkan respons positif dari rekan-rekan di DPRD DKI. Mayoritas fraksi menolak penggunaan hak interpelasi.

Fraksi yang tidak mendukung adalah Gerindra, PKS, PAN, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PKB-PPP. Sementara yang belum mengambil sikap yakni PDIP dan Fraksi Partai Demokrat belum berkomentar.

Fraksi Gerindra DPRD DKI menuding PSI hanya mencari panggung dan tidak dewasa menyikapi pesoalan banjir Jakarta. Fraksi Gerindra justru meyakini anggora DPRD yang lain tidak akan setuju dengan langkah PSI.

“Itu hak PSI, tetapi kan interpelasi itu ada syarat. Di dukung 15 orang. Saya kira kawan-kawan dewan sudah lebih dewasa menilai sesuatu. Ya itu mah cari panggung. Saya kira (anggota dewan lain) enggak ikut,” kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik , Sabtu (27/2/2021).

BACA JUGA

Normalisasi Sungai di Jakarta Harus Dilakukan Serentak

Senada dengan itu Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin menilai langkah PSI menggunakan hal interpelasi hanya pencitraan belaka. Pasalnya, penilaian PSI tidak sesuai dengan kenyataan. Fraksi PKS berpendapat, Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI berhasil mengendalikan banjir.

“Seharusnya langkah Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan ) dan jajaran diapresiasi karena berhasil mengendalikan banjir di Jakarta,” kata Arifin.

“Kalau mau objektif, banjir tahun ini kan dampaknya berkurang, jumlah pengungsinya sedikit, titik tergenang juga sedikit, dan airnya cepat surut. Bandingkan dengan daerah-daerah lain. Itu artinya, Pak Anies dan Pemprov DKI telah bekerja optimal dalam mengendalikan banjir Jakarta,” ujar Arifin.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Nova Harivan Paloh mengatakan Nasdem tidak berminat ikut menggunakan hak interpelasi terkait banjir di Jakarta. Menurut Nova, masih banyak forum yang bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja Pemprov DKI dalam penanganan banjir Jakarta.

“Kalau PSI mau menggunakan hak interpelasi, itu hak PSI, tetapi kita tidak menggunakan itu. Yang terpenting kan kita terus melakukan evaluasi penanganan banjir di Jakarta,” ucap Nova.

BACA JUGA

DKI Distribusikan Prasarana Pendukung Tambahan untuk Kawasan Rawan Banjir

“Seperti kemarin kita memanggil Dinas SDA (sumber daya air) DKI Jakarta dalam rapat dengan Komisi D, kita tanya langkah yang diambil pemprov termasuk penyerapan anggaran penanganan banjir di tahun 2020 lalu,” ungkap Nova.

Nova berharap kedepannya, Pemprov DKI lebih fokus pada sejumlah program penanganan banjir, seperti pembebasan lahan di sekitar sungai yang belum terserap 100%, pengerjaan waduk-waduk, tanggul pengaman pantai, pelebaran kali atau sungai melalui normalisasi atau naturalisasi dan revitalisasi pompa.

Tundingan PSI hanya mencari sensasi dengan penggunaan hak interpelasi kembali dilontarkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco. Fraksi Golkar, kata Basri, tidak berminat untuk mengikut langkah PSI dan lebih fokus pada upaya membantu korban banjir.

Sementara Ketua Fraksi PKB-PPP, Hasbiallah Ilyas menilai langkah PSI hanya memperkeruh suasana dan persoalan banjir Jakarta tidak mutlak sepenuhnya kesalahan Anies.

Sekretaris Fraksi PAN Oman Rahman menilai penggunaan hak interpelasi terkait banjir Jakarta terlalu politis sehingga fraksinya tidak mau ikut-ikutan menggunakan hak tersebut. Pemprov DKI, kata Oman, perlu fokus penanganan banjir di lapangan.

BACA JUGA

Anies: Program PEN Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat Jakarta

“Kejauhan kalau interpelasi. Saya pikir pemprov ikuti saja rekomendasi pansus banjir. Perbaiki dan siapkan semua infrastruktur banjir. Siapkan personel dan persalatan untuk bisa dimobilisasi cepat untuk mencegah dan menghilangkan genangan,” imbuh Oman.

Fraksi PDIP belum mengambil sikap apakah akan menggunakan hak interpelasi terkait banjir Jakarta tersebut. Hanya saja, Fraksi PDIP memberikan catatan kepada PSI yang terkesan arogan, tidak menghargai fraksi dan tidak tahu aturan ketika mendorong penggunaan hak interpelasi.

“Kita belum mengambil sikap, masih mempelajarinya. Tentunya PSI sudah harus perhitungkan mekanisme ini. Jangan bicara duluan di media, tetapi fraksi lain tidak diajak diskusi. Kesannya tidak mengerti bagaimana mekanisme dan tidak mengerti bagaimana berkomunikasi dengan yang lain. Masak kita harus dengar dari media, padahal sama-sama di DPRD,” kata Anggota Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak.

Berita terkait: