Mantan Petinggi BIN Sebut Badan Intel Bertanggung Jawab Hanya ke Presiden

Mantan Kepala Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Nasional ( BIN ), Dradjad H Wibowo, menyatakan bahwa selama ini badan telik sandi negara tersebut memang berada dan bertanggung jawab kepada presiden. Peraturan presiden (Perpres) baru, yang menegaskan posisi BIN di bawah presiden, adalah penegasan bunyi undang-undang.

Hal itu disampaikan Dradjad menanggapi lahirnya Perpres 73/2020 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Perpres 43/2015. Menurut Dradjad, sesuai UU 17/2011 tentang Intelijen Negara, BIN memang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal itu diatur dalam Pasal 27 UU tersebut.

“Jadi BIN memang hanya di bawah koordinasi Presiden. Sementara produk intelijen hasil kerja BIN hanya untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan ke Presiden. Wakil Presiden pun tidak berhak cawe-cawe sedikit pun terhadap BIN. Sekedar memanggil Kepala BIN dan jajarannya pun Wapres tidak punya kewenangan. Apalagi Menteri Koordinator,” ujar Dradjad, Minggu (19/7/2020).

Baca juga:  Pasokan Data dan Masukan BIN Hanya untuk Presiden

Menurut dia, dalam praktiknya, bisa saja Kepala BIN dan jajarannya diundang rapat oleh Wapres atau jajaran menteri mana pun di kabinet. Namun BIN memiliki hak untuk menolak menghadiri, atau hadir tapi diam dan tidak mau berbagi produk intelijen. “Itu secara UU dibenarkan. Produk intelijen BIN itu hanya boleh diketahui Wapres, Menko dan menteri lain, jika diperbolehkan oleh Presiden. Selama ini pun prakteknya seperti itu. Memang BIN dikoordinasikan oleh Menko Polhukam, tapi aturan main di atas tetap berlaku,” tambahnya.

Untuk itu, kata Dradjad, kalau sekarang BIN secara resmi tidak lagi di bawah Menko Polhukam, itu hanya menegaskan apa yang sudah diatur UU 17/2011. Dari sisi tugas pokok dan fungsi, BIN bisa masuk ke semua bidang. Di mana ada ancaman terhadap keamanan negara, BIN wajib melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

“Di tengah pandemi Covid-19 misalnya, BIN bisa masuk ke bidang kesehatan, farmasi, dan iptek terkait pandemi. Jadi tupoksi BIN tidak hanya di bidang pertahanan keamanan. Itu secara yuridis ya,” ungkap dia.

Untuk diketahui, pada Perpres 73/2020 tersebut, Presiden Jokowi mencabut peraturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 43 Tahun 2015. Salah satu pasal yang berbeda dari aturan sebelumnya adalah Pasal 4, yang menyebutkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan mengoordinasikan: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kejaksaan Agung; TNI; Polri; dan instansi lain yang dianggap perlu. Dengan demikian, di dalam Perpres 73 itu ditegaskan bahwa BIN tidak lagi berada di bawah Menko Polhukam.

Berita terkait: