Mantan Direksi Rekayasa Laporan Keuangan AISA Sejak Lama

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan bahwa mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (AISA) Joko Mogoginta dan Budhi Istanto telah melakukan pelangaran dengan mencatatkan enam perusahaan afiliasi menjadi pihak ketiga.

Hal itu diungkapkan saksi fakta Grace dari Direktorat Penilaian Sektor Riil OJK dalam persidangan gugatan investor AISA yang tergabung dalam Forum Investor Ritel AISA (Forsa) terhadap mantan Direktur Utama AISA Joko Mogoginta dan Direktur AISA, Budhi Istanto.

“Waktu pemeriksaan laporan keuangan tahun 2017 menemukan terkait usaha yang dicatatkan sebagai pihak ketiga yang seharusnya adalah pihak berelasi. Pada saat itu Pak Joko kami undang untuk menjelaskan dan ternyata Pak Joko ultimate shareholder di enam perusahaan tersebut,” demikian disampaikan Grace kepada majelis hakim saat persidangan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (13/1/2021).

Lebih lanjut Grace menyatakan, OJK pernah meminta konfirmasi dari Direksi AISA terkait pencatatan transaksi terhadap 6 perusahaan terafiliasi tersebut. Dalam surat konfirmasi yang ditandatangani oleh Joko Mogoginta kepada OJK disampaikan, benar bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan afiliasi namun pencatatannya sudah benar sebagai pihak ketiga.

“Direksi menyampaikan bahwa perusahaan itu terafiliasi namun Pak Joko bilang untuk pencatatan sudah tepat dicatatkan sebagai pihak ketiga,” ujar Grace.

Selain OJK, tiga orang dari divisi keuangan AISA juga dihadirkan menjadi saksi, yakni mantan Koordinator Finance AISA, Sjambiri Lioe, Manager AISA Wibowo, dan Corporate Accounting AISA Lo Junida.

Sjambiri mengatakan, perintah untuk menaikkan angka piutang enam perusahaan berasal dari Joko. “Pak Joko yang perintah untuk menaikkan nilai piutang,” ujar Sjambiri.

Setelah mendapat permintaan dari Joko, Sjambiri memerintahkan kepada para bawahannya untuk melakukan pencatatan piutang seperti yang diminta Joko Mogoginta.

Rekayasa laporan keuangan atau mark up di dalam tubuh manajemen AISA di bawah pimpinan Joko Mogoginta disebut-sebut sudah terjadi sejak lama. Lo Junida mengatakan, jika ada angka yang tidak cocok, maka ia diperintahkan untuk mengubahnya. “Sejak 2012, kalau ada yang tidak cocok minta diubah,” katanya.

Terhadap kesaksian Junida, Joko Mogoginta dan Budhi Istanto sama sekali tidak membantah ketika dimintai tanggapan oleh Hakim pada akhir pemeriksaan saksi.

Seperti diberitakan, dampak dari aksi mempercantik laporan keuangan membuat fundamental keuangan AISA kala itu menjadi tampak baik. Hal ini mendorong para investor di pasar modal membeli saham AISA.

Dalam persidangan sebelumnya, Direktur Pemeriksaan Pasar Modal OJK, Edi Broto Suwarno mengatakan, indikasi pelanggaran dalam laporan keuangan yang disajikan AISA itu ditemukan setelah analisa yang dilakukan OJK.

“Kami menelusuri, cari data dan undang para pihak untuk menjelaskan. Kami juga cek ke Kemenkum Ham. Dan ternyata hasilnya ada kesamaan kepemilikan, perusahan-perusahaan itu dimiliki oleh pak Joko dan pak Budhi,” katanya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, lanjut Edi, dinyatakan, setiap pihak yang sengaja menghilangkan, memalsukan atau menyembunyikan informasi sehingga berpotensi merugikan perusahaan, sama halnya telah melakukan pelanggaran pidana.

Joko Mogoginta dalam persidangan mengatakan, ia tidak merugikan investor pasar modal seperti yang didakwakan. Menurutnya, ia selama ini kooperatif ketika dipanggil dan diperiksa oleh OJK. “Saya kooperatif, kenapa tidak diberikan sanksi, tapi langsung dipidanakan,” katanya.

Dalam persidangan yang digelar pekan sebelumnya (6/1), terungkap bahwa eks Presiden Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) Joko Mogoginta diduga sengaja menggelembungkan nilai piutang enam perusahaan yang bekerja sama dengan AISA.

“Iya, direksi menyampaikan itu (perintah untuk menaikkan nilai piutang, red),” ujar saksi Sjambiri Lioe, mantan Koordinator Finance PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Leonard S Simalango di dalam persidangan atas manajemen lama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021). Tercatat total nilai piutang yang digelembungkan sekitar Rp3 triliun.

Menurut Sjambiri, dinaikkannya nilai piutang tersebut berkaitan dengan penjualan AISA. Jika piutang atau nilai tagihan dari perusahaan rekanan naik, maka nilai penjualan seolah-olah juga mengalami kenaikan. “Dengan adanya laporan yang lebih bagus itu maka bank akan tertarik untuk memberikan pinjaman. Begitu pun ke saham (AISA), harganya jadi bagus,” kata Sjambiri.

Berikutnya Ketua Majelis Hakim Akhmad Sayuti bertanya kepada Sambiri, siapa pihak yang dirugikan dengan adanya mark up laporan tersebut. “Investor. Investor membeli saham padahal kondisi riil perusahaan tidak sebaik yang dilaporkan. Mereka melihat mendapatkan keuntungan, tapi ternyata tidak sebagus seperti yang tercantum,” jawab Sjambiri.

Dalam persidangan sebelumnya yang menghadirkan Direktur Pemeriksaan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edi Broto Suwarno, disebutkan terdapat indikasi pelanggaran dalam laporan keuangan yang disajikan AISA tahun buku 2017. Indikasi pelanggaran itu ditemukan setelah OJK melakukan analisa pada laporan keuangan AISA.

Salah satunya yaitu mengenai pencantuman enam (6) perusahaan yang terafiliasi dengan AISA namun dicatat sebagai pihak ketiga. “Kami menelusuri, cari data, dan undang para pihak untuk menjelaskan. Kami juga mengecek ke Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan ternyata hasilnya ada kesamaan kepemilikan, perusahan-perusahaan itu dimiliki oleh pak Joko dan pak Budhi,” katanya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, lanjut Edi, dinyatakan bahwa setiap pihak yang sengaja menghilangkan, memalsukan atau menyembunyikan informasi sehinggga berpotensi merugikan perusahaan itu sama saja melanggar pidana.

Dalam persidangan, Joko dan Budhi membantah seluruh pernyataan Sjambiri. “Untuk laporan keuangan, saudara saksilah yang seharusnya bertanggung jawab, karena ia CFO (Chief Financial Officer),” kata Budhi.

Pernyataan Budhi lantas dibantah Sjambiri, karena menurutnya ia bukanlah direksi yang memiliki kewenangan. Status direksi hanya bisa diemban jika sudah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Saya bukan CFO. Dan saya tidak memiliki kewenangan menandatangani terkait akuntansi, perpajakan, dan laporan keuangan mana pun,” ujarnya.

.

Berita terkait: