MA Diminta Gugurkan Peninjauan Kembali Djoko Tjandra

Koalisi Pemantau Peradilan meminta Mahkamah Agung (MA) mengugurkan peninjauan kembali yang diajukan oleh buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah tiga kali menggelar sidang permohonan PK yang diajukan Djoko Tjandra. Namun, Djoko Tjandra tiga kali pula mangkir dari sidang dengan alasan sedang sakit di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Saya minta MA menggugurkan proses hukum yang dilakukan Djoko Tjandra. Saya minta dengan sangat,” kata Koordinator Publik Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar, dalam diskusi melalui daring, Minggu (26/7/2020).

Erwin mengatakan, mengaku heran dengan sikap PN Jaksel yang tetap melanjutkan persidangan, meski permohonan PK yang diajukan Djoko Tjandra menuai polemik panjang. Permohonan PK yang diajukan pada 8 Juni 2020 tersebut menjadi penanda Djoko Tjandra menginjakkan kaki di Tanah Air tanpa terdeteksi.

Padahal, Djoko Tjandra telah 11 tahun menjadi buronan Kejaksaan Agung. Apalagi, Djoko Tjandra yang telah menjadi warga negara Papua Nugini diketahui sempat membuat KTP elektronik di Kelurahan Grogol Selatan. Tak hanya itu, Djoko Tjandra juga membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski akhirnya dicabut seminggu kemudian. Bahkan, belakangan Djoko Tjandra diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat berkat surat jalan dan surat bebas Covid-19 yang dikeluarkan dan dibantu oleh mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.

“Saya dengar PK jalan terus, itulah target utama Djoko Tjandra. Nah, saya heran kenapa pengadilan merespons PK Djoko Tjandra meskipun sudah ada polemik yang sangat luas terhadap Djoko Tjandra yang buronan, kemudian masuk lagi,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, yang juga menjadi bagian dari Koalisi Pemantau Peradilan menyadari upaya peninjauan kembali merupakan hak para terpidana.

Namun, Tama menegaskan, dalam sistem hukum dikenal asas iktikad baik. Tama menilai Djoko Tjandra tidak memiliki itikad baik. Hal ini salah satunya tercermin dengan sikap Djoko Tjandra yang melarikan diri dan menjadi buronan sehari sebelum Majelis PK MA membacakan putusan yang memvonis Djoko Tjandra bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

“Apa itikad baiknya? Tentu saja menjalankan putusannya. Masih ada 2 tahun putusan 2009, kemudian 2012 sudah ada peninjauan kembali yang pada intinya semua putusan dikeluarkan bahwa Djoko Tjandra harus dihukum 2 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 546 miliar,” kata Tama.

PN Jaksel bakal kembali menggelar sidang permohonan PK Djoko Tjandra pada Senin (27/7/2020). Sidang tersebut mengagendakan mendengar pendapat Jaksa mengenai sikap Djoko Tjandra yang telah tiga kali mangkir dari sidang. Bahkan, dalam persidangan pada Senin (20/7/2020) lalu, melalui surat yang dibacakan kuasa hukumnya, Djoko Tjandra meminta persidangan digelar secara daring. Permintaan itu ditentang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka tetap meminta Djoko Tjandra hadir secara langsung dalam persidangan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Berita terkait: