LPSK Tolak Permohonan Perlindungan yang Diajukan Anita Kolopaking

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) memutuskan menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh pengacara Joko Soegiarto Tjandra, Anita Kolopaking (AK). Keputusan ini diambil melalui Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK pada Senin, (31/8/2020).

Terdapat sejumlah hal yang menjadi dasar pertimbangan LPSK dalam mengambil keputusan. LPSK berpendapat permohonan perlindungan yang diajukan Anita Kolopaking, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Status tersangka yang disandang oleh Anita juga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi keputusan LPSK menolak permohonan. Untuk itu LPSK beranggapan tidak ada dasar untuk memberikan perlindungan kepadanya.

“Selain itu, masih terdapat informasi atau data lainnya yang tidak sepenuhnya disampaikan AK (Anita Kolopaking) kepada LPSK,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangannya, Selasa (1/9/2020).

LPSK menerima surat permohonan perlindungan tertanggal 29 Juli 2020 dari Anita Kolopaking. Pada saat mengajukan permohonan, Anita berstatus sebagai saksi pada perkara yang menyeret mantan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Prasetijo Utomo. Belakangan, Bareskrim Polri menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka pada 8 Agustus 2020.

BACA JUGA

Saksi yang Dilindungi KPK Dikriminalisasi

Hasto mengatakan, keputusan LPSK untuk menolak permohonan perlindungan Anita Kolopaking sudah berdasarkan telaah atau analisa terhadap informasi atau data yang dimiliki. Selain itu, LPSK juga berkoordinasi dengan berbagai pihak yang hasilnya menunjukan permohonan perlindungan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

“Sebelum keputusan diambil, LPSK juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan Agung,” kata Hasto.

Meski demikian, kata Hasto, LPSK memberikan sejumlah rekomendasi terkait penanganan kasus Anita Kolopaking ini. LPSK meminta Polri dan Kejaksaan Agung untuk profesional dan proporsional dalam menangani kasus terkait Joko Tjandra. LPSK juha meminta penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan untuk mendorong perlindungan bagi Saksi dan Saksi Pelaku atau Justice Collaborator (JC) ke LPSK.

Menurut Hasto, tidak menutup kemungkinan jika terdapat perkembangan dalam penanganan perkara yang terkait dengan skandal Joko Tjandra, Anita dapat memenuhi persyaratan untuk dilindung baik dalam statusnya sebagai saksi atau JC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA

Hadapi Praperadilan Anita Kolopaking, Polisi Tak Kendur

“Sebelumnya kami telah memberikan gambaran kepada AK mengenai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus dan pelaku lain yang memiliki kedudukan atau peran yang lebih besar,” kata Hasto.

LPSK berharap penegak hukum yang saat ini sedang menuntaskan perkara Joko Tjandra bersinergi dalam pemberian perlindungan kepada saksi-saksi kunci agar dapat secara maksimal berkontribusi dalam pengungkapan perkara pidana. Hal ini lantaran LPSK menilai kasus Joko Tjandra secara nyata telah melibatkan berbagai pihak yang memiliki posisi di institusi penegak hukum.

“Tentunya diperlukan kebijakan yang bisa meyakinkan publik agar semua orang yang terlibat dan memberikan kesaksian bisa menyampaikannya secara bebas tanpa rasa takut akan adanya ancaman atau intimidasi,” ujarnya.

BACA JUGA

KPK: Belum Ada Permohonan Koordinasi Kasus Jaksa Pinangki

Dikatakan, dalam praktik di berbagai negara, kasus-kasus yang memiliki dampak besar, biasanya para saksi, termasuk justice collaborator akan diserahkan perlindungannya kepada institusi yang secara khusus bertugas untuk memberikan perlindungan saksi. Dengan begitu, kredibilitas kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya dugaan terjadi intervensi oleh institusi yang terseret dalam kasus tersebut.

“Dalam kerangka menjalankan tugas dan kewenangannya, LPSK tentunya siap bekerja sama dengan penegak hukum agar kasus-kasus yang terkait dengan kasus Djoko Tjandra dapat diungkap dengan tuntas,” ucapnya.

Berita terkait: